Lalaukan

Informasi dunia kelautan dan perikanan serta kegiatan penyuluhan perikanan

Showing posts with label Manajemen Usaha Perikanan. Show all posts
Showing posts with label Manajemen Usaha Perikanan. Show all posts

Monday, March 16, 2020

Koperasi Perikanan

Banyak permasalahan yang dihadapi, sektor perikanan. seperti kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir dan perairan, penurunan kualitas perairan, gejala tangkap lebih (overfishing), rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, tidak stabilnya harga faktor produksi, persaingan pasar yang semakin ketat, masalah kemiskinan dan permodalan. Selain itu, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi juga menambah permasalahan pembangunan perikanan. Pada nelayan yang dihadapkan pada berbagai masalah dan kendala dalam melakukan aktivitas perikanan yang merupakan kegiatan utama mereka. 

Salah satu wadah masyarakat yang dapat menampung dan menyalurkan berbagai kegiatan yang dapat menunjang kehidupan pelaku perikanan adalah koperasi perikanan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 disebutkan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam tata perekonomian Indonesia yaitu usaha negara, usaha swasta, dan koperasi. Koperasi pada dasarnya merupakan wadah organisasi sosial yang mengutamakan kepentingan sosial dan ekonomi anggota dengan melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota yang bersifat membina dan memperluas ketrampilan mereka yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
Salahsatu kegiatan koperasi perikanan
Koperasi perikanan merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh nelayan untuk ikut bergabung di dalamnya. Selain itu, nelayan juga akan memperoleh pelayanan dari koperasi, dapat meningkatkan kesejahteraan, menjadikan koperasi perikanan sebagai wadah untuk berorganisasi, memperluas wawasan serta informasi demi kepentingan nelayan itu sendiri.

Pemerintah negara-negara berkembang menunjang pembentukan organisasi-organisasi koperasi modern dan membentuk lembaga pemerintah khusus untuk itu (seperti departemen, direktorat, dinas-dinas khusus, dan instansi). Lembaga tersebut mendorong pengembangan koperasi yang memperoleh dana dari negara dan swasta untuk membelanjai kegiatan-kegiatannya menjadi organisasi-organisasi (swadaya) koperasi yang berusaha secara efisien dan berorientasi kepada anggota.

Berdasarkan PP 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi bahwa perlu menyesuaikan fungsi koperasi sebagaimana dalam pokok-pokoknya diatur dalam Undang-undang Koperasi dengan jiwa semangat Undang-undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, dimana koperasi harus diberi peranan sedemikian rupa sehingga gerakan serta penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan:
  1. Alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia;
  2. Sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia,
  3. Dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis.

Pemerintah wajib mengambil sikap yang aktip dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas Demokrasi Terpimpin dan perlu diadakan Peraturan Pemerintah untuk menyesuaikan pelaksanaan Undang-undang Koperasi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, untuk menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi; sehingga terjamin, terpelihara dan terpupuknya dinamika baik dikalangan masyarakat sendiri maupun dalam kalangan petugas negara, serta terselenggaranya koperasi secara serentak, intensip, berencana dan terpimpin.

Berdasarkan PP 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi bagian II tentang penjenisan koperasi yang merupakan pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi. Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan tempat tinggal para anggota sesuatu koperasi. Pada pasal 3 peraturan ini mengutamakan diadakannya jenis-jenis koperasi sebagai berikut:
  1. Koperasi Desa
  2. Koperasi Pertanian
  3. Koperasi Peternakan
  4. Koperasi Perikanan
  5. Koperasi Kerajinan/Industri
  6. Koperasi Simpanan Pinjam

Yang dimaksud Koperasi Perikanan ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan yang bersangkutan dan menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil-hasil usaha perikanan yang bersangkutan.

Penjenisan koperasi didasarkan pada golongan serta fungsi ekonomi. akan tetapi untuk memudahkan bagi rakyat penjenisan koperasi menurut peraturan ini ditekankan pada lapangan usaha serta tempat tinggal anggota.. Dengan demikian walapun Peraturan ini didasarkan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota dengan ketentuan ayat tersebut terbuka kemungkinan bagi masyrakat untuk mengadakan jenis-jenis koperasi yang berdasarkan golongan serta fungsi ekonomi.

Berdasarkan UU No 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tentang salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan perikanan secara bagi-hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua fihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu, juga perbaikan daripada syarat-syarat perjanjian bagi-hasil sebagai yang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu.

Sebagai salah satu usaha menuju ke arah terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di dalam Ketetapan No. II./MPRS/1960 dan Resolusinya No. I/MPRS/1963 memerintahkan supaya diadakan Undang- undang yang mengatur soal usaha perikanan yang diselenggarakan dengan perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini merupakan realisasi daripada perintah M.P.R.S. tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat 1 Undang- undang Pokok Agraria segala usaha bersama dalam lapangan agraria jadi termasuk juga usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat haruslah diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari semua fihak yang turut serta, yaitu baik nelayan pemilik dan pemilik tambak yang menyediakan kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak maupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang menyumbangkan tenaganya, hingga mereka masing-masing menerima bagian yang adil dari hasil usaha tersebut.

Pengusahaan perikanan atas dasar bagi hasil dewasa ini adalah diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang menurut ukuran sosialisme Indonesia belum memberikan dan menjadi bagian yang layak bagi para nelayan penggarap dan penggarap tambak. Berhubung dengan itu maka pertama-tama perlu diadakan ketentuan untuk menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat pemerasan,hingga dengan demikian semua pihak yang turut serta dalam usaha itu mendapat bagian yang sesuai dengan jasa yang disumbangkannya. Dengan memberikan jaminan yang sedemikian itu maka di samping perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang bersangkutan. diharapkan pula timbulnya perangsang yang lebih besar di dalam meningkatkan produksi ikan. Dalam pada itu hal tersebut tidaklah berarti, bahwa kepentingan dari pada pemilik kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak akan diabaikan.Usaha perikanan, terutama perikanan laut, memerlukan pemakaian alat-alat yang memerlukan biaya pemeliharaan serta perbaikan dan yang pada waktunya bahkan harus diganti dengan yang baru. Menetapkan imbangan bagian yang terlalu kecil bagi golongan pemilik biasa berakibat, bahwa soal pemeliharaan dan perbaikan serta penggantian alat-alat tersebut akan kurang mendapat perhatian atau diabaikan sama sekali. Hal yang demikian pula berpengaruh tidak baik terhadap produksi ikan pada umumnya. Berhubung dengan itu para pemilik tersebut harus pula mendapat bagian yang layak, dengan pengertian, bahwa dengan demikian ia berkewajiban pula untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dalam pada itu perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak tidak akan dapat tercapai hanya dengan memperbaiki syarat-syarat perjanjian bagi hasil saja. Untuk itu usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan perlu dipergiat dan lapangan usaha serta keanggotaannya perlu pula diperluas. Keanggotaan koperasi tersebut harus meliputi semua orang yang turut dalam usaha perikanan itu, jadi baik para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan maupun nelayan pemilik dan pemilik tambak. Lapangan usaha koperasi perikanan hendaknya tidak terbatas pada soal produksi saja, misalnya pembelian kapal-kapal/perahu- perahu dan alat-alat penangkapan ikan, pengolahan hasil ikan serta pemasarannya, tetapi harus juga meliputi soal kredit serta hal-hal yang menyangkut kesejahteraan para anggota dan keluarganya. Misalnya usaha untuk mencukupi keperluan sehari-hari, menyelenggarakan kecelakaan, kematian dan lain-lainnya. Dengan demikian maka mereka itu dapatlah dlepaskan dan dihindarkan dari praktek-praktek para pelepas uang. tengkulak dan lain-lainnya, yang dewasa ini sangat merajalela dikalangan usaha perikanan, terutama 
perikanan laut.

Menurut hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman mengenai imbangan besarnya bagian pemilik pada satu pihak dan para nelayan penggarap serta penggarap tambak pada lain fihak. Perbedaan itu disebabkan selain oleh imbangan antara banyaknya nelayan penggarap dan penggarap tambak pada satu fihak serta kapal/perahu, dan tambak akan dibagi hasilkan pada lain fihak, juga oleh rupa-rupa faktor lainnya Diantaranya ialah penentuan tentang biaya-biaya apa saja menjadi beban bersama dan apa yang dipikul oleh mereka masing-masing. Mengenai perikanan darat di tambak letak, luas keadaan kesuburan tambaknya serta jenis ikan yang dihasilkan merupakan faktor pula yang menentukan imbangan bagian yang dimaksudkan itu. Jika tambaknya subur, maka bagian pemiliknya lebih besar dari pada bagian pemilik tambak yang kurang subur. Mengenai perikanan laut, macam kapal,,perahu dan alat-alat serta cara-cara penangkapan yang dipergunakan merupakan pula faktor yang turut menentukan besarnya imbangan itu. Bagian seorang pemilik kapal motor misalnya, adalah lebih besar imbangan persentasinya. jika dibandingkan dengan bagian seorang pemilik perahu layar. Hal itu disebabkan karena biaya eksploitasi yang harus dikeluarkan oleh pemilik motor itu lebih besar, lagipula hasil penangkapan seluruhnya lebih besar, hingga biarpun imbangan persentasi bagi para nelayan penggarap lebih kecil, tetapi hasil yang diterima sebenarnya oleh mereka masing-masing adalah lebih besar jika dibandingkan dengan hasil para nelayan penggarap yang mempergunakan kapal/perahu layar.

Berhubung dengan itu di dalam Undang-undang ini bagian yang harus diberikan kepada para nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum di dalam pasal 3, ditetapkan atas dasar imbangan di dalam pembagian beban-beban dan biaya-biaya usaha sebagai yang tercantum dalam pasal 4. Di daerah-daerah dimana pembagian beban-beban dan biaya-biaya itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam pasal 4, maka tinggal peraturan tentang pembagian hasil sajalah yang harus disesuaikan, yaitu jika menurut kebiasaan setempat bagian para nelayan penggarap atau penggarap tambak masih kurang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 3. Jika bagian mereka sudah lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai (pasal 5 ayat 1).

Dengan pengaturan yang demikian itu maka ketentuan-ketentuan tentang bagi hasil yang dimuat dalam Undang-undang ini dapat segera dijalankan setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dengan tidak menutup sama sekali kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian dengan keadaan daerah, jika hal itu memang sungguh-sungguh perlu (pasal 5 ayat 2). Mengenai perikanan darat hanya diberi ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan bagi hasil tambak. yaitu genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk memelihara ikan, dengan mendapat pengairan yang teratur. Usaha pemeliharaan ikan di empang-empang air tawar dan lain-lainnya tidak terkena Undang-undang ini oleh karena umumnya tidak dilakukan secara bagi hasil, tetapi dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Kalau ada pemeliharaan yang dilakukan secara bagi hasil maka hal itu mengenai kolam-kolam yang tidak luas. Kalau ada sawah yang dibagi hasilkan dan selain ditanami padi juga diadakan usaha pemeliharaan ikan.

Sumber : M. Pattekai, Nurfaidah, Sitti Normawati, Verderika Natanggara. Kelembagaan Koperasi Perikanan. 2017. Universitas Hasanuddin.

Semoga Bermanfaat...

Monday, January 6, 2020

Penyusunan Proposal Kewirausahaan Perikanan Yang Baik

Untuk menunjang program pengembangan iklim kewirausahaan bagi masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha kecil di bidang perikanan, maka diperlukan banyak informasi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kewirausahaan yang harus diberikan. Salah satu keterampilan yang diharapkan dapat dikuasai oleh masyarakat dalam bidang kewirausahaan adalah keterampilan dalam menyusun proposal rencana usaha.
Ilustrasi proposal usaha perikanan
Keterampilan menyusun proposal rencana usaha penting untuk dikuasai oleh masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha kecil di bidang perikanan sebagai peserta program kewirausahaan karena tiga alasan, yaitu :
  1. Proposal usaha merupakan representasi pengetahuan dan penguasaan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha kecil terhadap usaha yang akan dijalankan;
  2. Proposal usaha merupakan representasi asumsi terhadap prospek usaha;
  3. Proposal usaha merupakan tolok ukur dan panduan untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka modul penyusunan proposal usaha di bidang perikanan ini sebagai salah satu kelengkapan materi kegiatan pelatihan untuk pengembangan kewirausahaan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha kecil di bidang perikanan.Tujuannya adalah untuk digunakan sebagai :
  1. Salah satu standar acuan penyusunan proposal usaha untuk program kewirausahaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha kecil bidang perikanan;
  2. Kelengkapan evaluasi kelayakan rencana usaha yang diusulkan oleh masyarakat dalam rangka program kewirausahaan;
  3. Standar acuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha masyarakat pada program kewirausahaan.

FORMAT PROPOSAL
Penulisan proposal usaha/bisnis harus memenuhi syarat-syarat tertulis dan format tertentu. Misalnya:
  1. Ukuran kertas : A4
  2. Warna sampul : putih
  3. Font : 12 point
  4. Huruf : Times New Roman

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL
  1. Halaman Sampul
  2. Halaman Pengesahan
  3. Pendahuluan terdiri dari : a) Judul Kegiatan: diuraikan secara singkat dan jelas jenis kegiatan/usaha yang akan dilakukan. b) Status Usaha: jelaskan status usaha yang akan dilakukan, usaha baru atau pengemangan. c) Rasional Kegiatan: uraikan secara jelas alasan yang melatarbelakangi dipilihnya kegiatan usaha yang akan dilakukan. d) Tujuan Kegiatan: uraikan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan usaha yang akan dilakukan.
  4. Metode Pelaksanaan Usaha : a) Produk: uraikan jenis produk (barang/jasa) yang akan dijual, karakteristik produk, kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan. b) Bahan Baku: uraikan jenis bahan baku yang akan digunakan untuk produksi, tingkat ketersediaan bahan baku, prosedur perolehan bahan baku; c) Proses produksi: uraikan alur proses produksi, teknologi yang digunakan, keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja yang terlibat. d) Pemasaran: uraikan dengan jelas kategori/kelas dan perkiraan jumlah konsumen yang dibidik, strategi pemasaran yang dilakukan, sebutkan daerah cakupan pemasaran lokal/regional/nasional. e) Tempat produksi: uraikan dengan jelas alamat tempat usaha dilakukan, jelaskan karakteristik tempat usaha, uraikan pula pengaruhnya terhadap prospek usaha.
  5. Target Output : a) Target produk: uraikan jenis produk (barang/jasa) yang akan dijual, karakteristik produk, kualitas dan kuantitas yang akan ditawarkan. b) Target konsumen: uraikan jenis dan jumlah calon sasaran yang ditargetkan akan menjadi konsumen. c) Target pendapatan: uraikan jumlah pendapatan yang ingin dicapai.
  6. Rencana Anggaran : a) Rencana Biaya Usaha: jelaskan secara rinci rancangan usaha yang akan dilakukan, perhitungan pembiayaan bahan, tenaga kerja, alat produksi, harga jual, dan prediksi aliran khas. b) Rancangan pengembangan dan investasi: uraikan rencana pendapatan yang akan diperoleh dan akan dugunakan untuk pengembangan modal usaha, jumlah rupiah yang dapat disetor untuk pengembalian modal.
  7. Jadwal Pelaksanaan : uraikan jadwal perincian kegiatan, durasi waktu yang dibutuhkan dan waktu pelaksanaan dalam minggu atau bulan, dan besarnya volume pekerjaan serta besaran biaya yang dibutuhkan.
  8. Organisasi Pelaksana : a) Personil: uraikan nama, kualifikasi dan diskripsi tugas dari personil yang terlibat dalam pelaksanaan usaha. b) Pendamping; uraikan nama, kualifikasi personil/lembaga pendamping, peran tugas pendamping yang diharapkan.
  9. Potensi Khusus : a) Peluang komersil: uraikan peluang komersil dari produk yang akan dijual/ditawarkan. b) Peluang patent atau Haki; uraikan peluang produk yang akan dibuat untuk memperoleh patent atau Haki. c) Peluang legalitas: uraikan peluang untuk memperoleh legalitas usaha.
  10. Lampiran : a) Denah lokasi usaha. b) Surat jaminan pendamping.

CARA MENANGKAP PELUANG BISNIS PERIKANAN YANG BAIK
Peluang usaha di bidang perikanan yang ada saat ini sangat luas bila kita dapat melihatnya secara jeli, oleh sebab itu kita harus dapat memanfaatkan peluang tersebut secara bijaksana. Salah satu cara untuk mengambil peluang usaha yang ada tersebut adalah dengan membuat perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis dibuat agar kita dapat melihat peluang yang ada tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau tidak.

Perencanaan bisnis biasanya dituangkan dalam bentuk proposal bisnis.Proposal bisnis ini dapat berfungsi sebagai alat dalam mencari rekan/mitra/partner bisnis seperti investor, sponsor, ataupun sebagai sarana untuk menyakinkan pihak klien terhadap jasa atau produk yang ditawarkan.

Membuat proposal bisnis yang sukses harus memiliki keterampilan khusus, tidak semua orang dapat membuat proposal bisnis dengan baik dan benar serta menarik.Proposal bisnis yang kurang menarik biasanya kurang mendapat respon yang baik dari investor ataupun pelanggan. Dengan menyusun proposal usaha dengan baik dan benar maka kita telah melakukan perencanaan terhadap peluang bisnis yang kita jalani

Sumber : Modul Pelatihan Kewirausahaan

Semoga Bermanfaat...

Friday, January 3, 2020

Pemasaran Hasil Produk Perikanan

A. DEFINISI PASAR
Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mendefinisikan pasar tidak terlepas dari peran orang tersebut dalam pasar. Apakah ia sebagai produsen, lembaga pemasaran atau sebagai konsumen.

Definisi pasar bagi produsen adalah sebagai tempat untuk menjual barang atau jasa yang dihasilkan.

Bagi lembaga pemasaran, pasar merupakan tempat untuk melakukan aktifitas usaha dengan melaksanakan fungsi - fungsi pemasaran tertentu sehingga lembaga pemasaran mendapatkan keuntungan.

Konsumen mendefinisikan pasar sebagai tempat untuk membeli barang atau jasa sehingga konsumen tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
Kegiatan pemasaran hasil perikanan. 
B. DEFINISI PEMASARAN
Ada beberapa definisi pemasaran yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain adalah :

1. Dahl dan Hammond (1977). Pemasaran digambarkan sebagai urutan, langkahlangkah atau tahapan-tahapan yang merupakan gerakan produksi dari satu titik produksi sampai titik konsumsi akhir.

2. Hanafiah dan Saefuddin (1986). Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga dan meningkatkan nilai dan kegunaan dari barang dan jasa. Kegunaan yang
mampu diciptakan oleh kegiatan pemasaran meliputi penciptaan dan peningkatan nilai kegunaan tempat, waktu dan kepemilikan.

3. Rifianto (1989). Pemasaran adalah kegiatan yang bertalian dengan penciptaan atau penambahan kegunaan daripada barang dan jasa dengan tujuan untuk menempatkan barangbarang ke konsumen akhir. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilihat
berdasarkan arus barang yang meliputi beberapa proses, yaitu pengumpulan (konsentrasi), pengimbangan (equalisasi) dan penyebaran (dispersi).


3. Downey dan Erikson (1989). Pemasaran merupakan ilmu yang menelaah terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomis melalui lembaga pemasaran kepada konsumen.

4. Philip Kotler dan Gary Amstrong (1990). Pemasaran merupakan suatu usaha dengan menggunakan pasar untuk melakukan pertukaran yang bertujuan untuk memenuhi keinginan manusia.

5. Bell (1996). Pemasaran merupakan bagian manajemen yang diterapkan secara strategis dalam perencanaan, pengaturan dan pengawasan dengan motivasi untuk mencapai keuntungan dengan jalan memenuhi kebutuhan konsumen secara baik dengan melakukan integrasi usaha ke belakang (backward inkage) maupun integrasi ke depan (forward linkage). Integrasi usaha ke belakang pada umumnya bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, sedangkan integrasi ke depan lebih menekankan aspek pemasaran. Integrasi usaha ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengolahan, pendirian lembaga keuangan dan penjualan dalam suatu sistem pemasaran.

C. PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Sebagai proses produksi yang komersial, maka pemasaran hasil perikanan merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan perikanan. Sistem pemasaran yang berfungsi dengan baik, ditunjukkan melalui harga, kecendrungan konsumen terhadap satu jenis komoditas dan nilai ekonomi yang menyertai kecendrungan tersebut.

Peranan pemasaran hasil perikanan dalam mempertahankan produksi sangat penting sekali karena :
  1. Keberhasilan dalam mengatur pola produksi tergantung pada sistem pemasaran yang efektif untuk menjembatani permasalahan yang kompleks dalam kaitannya dengan permintaan dan penawaran pada sistem pemasaran.
  2. Pengetahuan pasar yang terperinci tentang dimana, kapan dan berapa jumlah produk yang dapat dijual adalah penting dalam menentukan produk perikanan mana yang akan dikembangkan.

Dalam pemasaran hasil perikanan, perludiperhatikan ciri-ciri dari produk perikanan yaitu (Hanafiah dan Saefuddin, 1986) :
  1. Produk perikanan bersifat musiman. Produksi hasil perikanan hanya dapat dihasilkan pada musim-musim tertentu, jauh berbeda dengan produk-produk industri yang dapat dihasilkan setiap waktu. Tetapi sekarang dengan teknologi yang baru sudah mulai dikembangkan usaha-usaha produksi dengan harapan hasilnya akan mampu memenuhi permintaan konsumen. Salah satu usaha peningkatan produksi di bidang perikanan adalah usaha budidaya seperti peternakan dan pembesaran ikan.
  2. Produk perikanan tidak bisa dihasilkan di sembarang tempat. Produk hasil perikanan hanya dihasilkan di daerah-daerah yang berhubungan dengan wilayah perairan, baik perairan laut maupun perairan darat. Produksi yang dilakukan oleh nelayan dan petani ikan terpencar di daerah-daerah dimana perairan, tanah dan iklimnya memberi kemungkinan cocok untuk berproduksi dan kadang-kadang lokasinya sangat jauh dari pusat-pusat konsumsi atau pasar. Dengan tidak dapat diproduksi disembarang tempat, maka diperlukan juga aktifitas pengangkutan dan pendistribusian yang tepat untuk mengantarkan produk perikanan dari daerah produsen ke daerah konsumen.
  3. Produk perikanan bersifat segar dan mudah rusak. Kesegaran produk perikanan yang dihasilkan nelayan atau petani ikan biasanya tidak dapat bertahan lama setelah ditangkap, hal itu mengakibatkan produk tersebut harus dijual secepatnya. Apabila terjadi keterlambatan dalam penanganan produk segar ini, maka akan menurunkan kualitas dan mutu sehingga dikhawatirkan harganya pun akan menjadi turun. Dengan sifat mudah rusak, maka perlu menjadi perhatian yang serius baik nelayan maupun lembagalembaga pemasaran yang ikut terlibat didalamnya.
  4. Jumlah atau kualitas hasil perikanan dapat berubah-ubah. Jumlah dan kualitas dari hasil perikanan tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah dari tahun ke tahun. Ada tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan baik dan ada pula tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan merosot, karena sangat tergantung pada keadaan cuaca serta kondisi perairan.
  5. Produk perikanan merupakan bahan dasar. Berbagai produk perikanan sebagian besar merupakan bahan dasar, yang dapat diproses lebih lanjut menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Berbagai usaha untuk memperoleh nilai tambah dapat dilakukan, apalagi jika dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja misalnya dalam bentuk agroindustri perikanan dengan pertimbangan mana yang lebih menguntungkan dan mempunyai prospek pasar yang lebih baik. Pemasaran hasil perikanan meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan mulai dari pengadaan sarana produksi, produksi, pengolahan pasca panen serta bagaimana pemasaran bisa dilakukan. Tanpa kegiatan pemasaran maka produk perikanan yang dihasilkan akan menjadi barang yang tidak bermanfaat.


Pemasaran hasil perikanan mempunyai sejumlah ciri, diantaranya adalah (Hanafiah dan Saefuddin, 1986) :

  1. Sebagian besar dari hasil perikanan berupa bahan makanan yang dipasarkan diserap oleh konsumen akhir secara relatif stabil sepanjang tahun, sedangkan penawarannya sangat tergantung kepada produksi yang sangat dipengaruhi oleh iklim.
  2. Pada umumnya pedagang pengumpul memberi kredit (advanced payment ) kepada produsen sebagai ikatan atau jaminan untuk dapatmemperoleh bagian terbesar dari hasil perikanan dalam waktu tertentu.
  3. Saluran pemasaran hasil perikanan umumnya terdiri dari produsen (petani ikan), pedagang perantara sebagai pengumpul, grosir (wholesaler ), pedagang eceran, dan konsumen (industri pengolahan atau konsumen akhir).
  4. Pergerakan hasil perikanan berupa bahan makanan dari produsen sampai konsumen pada umumnya meliputi proses pengumpulan, pengimbangan, dan penyebaran, dimana proses pengumpulan merupakan proses yang terpenting.
  5. Kedudukan terpenting dalam pemasaran hasil perikanan terletak pada pedagang pengumpul karena berhubungan dengan fungsinya sebagai pengumpul dari daerah produksi yang terpencar-pencar, skala produksi kecilkecil, dan produksinya bersifat musiman.

Sumber : Emmy Lilimantik. Definisi Pasar, Pemasaran dan Pemasaran Hasil Perikanan. Universitas Lambung Mangkurat Kal-Sel.

Semoga Bermanfaat...