Lalaukan

Informasi dunia kelautan dan perikanan serta kegiatan penyuluhan perikanan

Showing posts with label Kredit. Show all posts
Showing posts with label Kredit. Show all posts

Wednesday, September 17, 2014

Lembaga Jasa Keuangan Khusus

Industri Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Khusus) berisi beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.





Lembaga atau perusahaan jasa keuangan tersebut adalah:
  1. Lembaga atau Perusahaan Penjaminan Kredit, Perusahaan Penjaminan Kredit adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit. Pembentukan Lembaga atau Perusahaan Penjaminan Kredit dimaksudkan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
  2. Perusahaan Penjaminan Infrastruktur, Perusahaan Penjaminan Infrastruktur adalah persero yang didirikan untuk tujuan memberikan penjaminan pada proyek kerja sama pemerintah, badan usaha di bidang infrastruktur dengan cara penyediaan penjaminan infrastruktur.
  3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) adalah lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Pembentukan LPEI ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
  4. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah lembaga atau perusahaan yang dibentuk dengan tugas menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Saat ini, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), atau biasanya disingkat PT SMF (Persero) adalah satu-satunya Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang didirikan di Indonesia.
  5. Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan yang didirikan dengan maksud untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
  6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah lembaga yang didirikan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. BPJS dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  7. Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Semoga Bermanfaat...

Mengenal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998, banyak investor dan pengusaha besar yang mengalihkan modalnya ke negara-negara lain, sehingga perekonomian Indonesia dikala itu semakin terpuruk. Usaha kecil dan sektor riil mampu bertahan dan menopang roda perekonomian bangsa Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang seluk-beluk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produk Perikanan
USAHA MIKRO
Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Ciri - Ciri Usaha Mikro
  1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; 
  2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; 
  3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; 
  4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; 
  5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; 
  6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; 
  7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
Usaha  mikro dilihat dari kepentingan perbankan
Usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:

  1. Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang; 
  2. Tidak sensitive terhadap suku bunga; 
  3. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter; dan
  4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.
Usaha mikro sering digambarkan sebagai kelompok yang kemampuan permodalan usahanya rendah. Rendahnya akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal, sehingga sampai dengan akhir tahun 2007 hanya 12 % UMKM akses terhadap kredit bank karena :
  1. Produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UMKM;
  2. Adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya resiko kredit UMKM;
  3. Biaya transaksi kredit UMKM relatif tinggi;
  4. Persyaratan bank teknis kurang dipenuhi (agunan, proposal);
  5. Terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan equity;
  6. Monitoring dan koleksi kredit UMKM tidak efisien;
  7. Bantuan teknis belum efektif dan masih harus disediakan oleh bank sendiri sehingga biaya pelayanan UMKM mahal;
  8. Bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UMKM.
USAHA KECIL
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,- per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-


Ciri - Ciri Usaha Kecil 
  1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah; 
  2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah; 
  3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha; 
  4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP; 
  5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha; 
  6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal; 
  7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.
USAHA MENENGAH

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,- sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,- s/d Rp.5.000.000.000,-

Ciri -Ciri Usaha Menengah
  1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi; 
  2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
  3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll; 
  4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll; 
  5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; 
  6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. 
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010

Semoga Bermanfaat

Monday, March 31, 2014

Pengenalan Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti “Kepercayaan” atau dalam bahasa Latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian Kredit berdasarkan UU Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara Bank dengan Pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perkreditan merupakan proses kegiatan perbankan/lembaga keuangan dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat, yang disalurkan kembali kepada masyarakat khususnya pengusaha, dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan kredit. Penyaluran dana dalam bentuk kredit tidak lain agar perbankan/lembaga keuangan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bungan dari sumber - sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu.

PRODUK - PRODUK PERKREDITAN
Jenis- jenis  produk  perkreditan  berdasarkan  tujuan penggunaan antara lain adalah :  
  1. Kredit  modal  kerja :  kredit  yang  diberikan  untuk memenuhi  modal  kerja  yang  habis  dalam satu siklus usaha. Termasuk KMK adalah Trade Finance yaitu : produk  perbankan  untuk membiayai kegiatan perdagangan  nasabah yang berkaitan dengan transaksi ekspor impor.
  2. Kredit  investasi  :  kredit  jangka  menengah/panjang yang diberikan kepada calon debitur untuk membiayai barang - barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya  untuk pembelian mesin - mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang modal yang dibiayai.
  3. Kredit  Konsumsi : kredit  yang   diberikan  kepada perorangan untuk segala keperluan konsumtif seperti pembelian/perbaikan rumah, pembelian kavling siap bangun, pembelian kendaraan bermotor, biaya  sekolah, berlibur dan keperluan konsumtif lainnya.
  4. Kredit atas dasar Cash Collateral yaitu Kredit atas dasar jaminan deposito yang diterbitkan oleh Bank dengan kuasa  pencairan. Asli deposito dikuasai oleh Bank.

Skim pembiayaan UMKM oleh Perbankan
SIFAT - SIFAT KREDIT :
Menurut  BI  Denpasar  (2007),  Sifat- sifat  kredit  adalah sebagai berikut :  
  1. Revolving (berulang), Jenis kredit yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan dana dari pihak debitur. Jangka waktu kredit dapat berulang/diperpanjang selama kegiatan usahanya berjalan baik.
  2. Einmalig (sekali tarik), Jenis kredit dengan satu kali penarikan untuk suatu jangka waktu tertentu dan harus di lunasi sekaligus pada saat kegiatan usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut selesai. Umumnya untuk jenis kredit a/d kontrak  (kmk kontraktor).
  3. Plafond menurun, Jenis kredit yang secara sistematis plafondnya turun bertahap sesuai jadwal angsuran yang ditentukan, yaitu secara annuitas atau baki debet menurun. 

PRINSIP - PRINSIP KREDIT
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, dikenal adanya prinsip - prinsip perkreditan yaitu :
  1. Character : Watak/sifat dari debitur,  baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaannya untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran, integritas serta itikad debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.
  2. Capacity : Kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaannya untuk mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu melunasi hutang - hutangnya secara tepat waktu dari kegiatan usahanya.
  3. Capital : Dilihat dari kemampuan untuk menyediakan modalsendiri/self financing sampai jumlah tertentu.
  4. Collateral : Barang- barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Bentuk Jaminan : a) Jaminan Kebendaan : Jaminan utama dan Jaminan Tambahan ; dan b) Jaminan dari Pihak Ketiga .
  5. Condition  of  social,  economy  and  environment : Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran usaha nasabah.
  6. Constraint :  Batasan - batasan  atau  hambatan - hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat.
UNSUR - UNSUR PEMBERIAN KREDIT 
Pemberian  kredit  oleh  perbankan  mengandung beberapa unsur, yaitu :  
  1. Kepercayaan;  keyakinan  pemberi  kredit  bahwa  kredit yang diberikan akan benar - benar diterima kembali,
  2. Kesepakatan; suatu  perjanjian  dimana  masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya  masing -masing.
  3. Jangka  waktu; masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama.
  4. Resiko ; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
  5. Balas  jasa ; keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank syariah.
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT
Prosedur  pemberian  dan  penilaian  kredit  oleh perbankan pada umumnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :
  1. Pengajuan berkas - berkas, Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi antara lain: (a) latar belakang perusahaan/kelompok  usaha;  (b) maksud dan tujuan; (c) besarnya kredit dan jangka waktu; (d) cara pengembalian kredit; dan (e) jaminan kredit.
  2. Pemeriksaan berkas - berkas, Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka permohonan kreditnya dapat dibatalkan.
  3. Wawancara I, Merupakan  penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
  4. On the Spot, Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.
  5. Wawancara II, Merupakan bagian perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.
  6. Penilaian dan analisis kebutuhan modal, Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.
  7. Keputusan Kredit, Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.
  8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.
  9. Realisasi Kredit, Diberikan setelah penandatanganan surat - surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
  10. Penyaluran/Penarikan, Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.
  11. Penilaian Kredit, Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit  yang  diberikan  benar-benar akan kembali.
Sumber : Fahrur Razi, S.ST, Pengenalan Kredit, 2013

Semoga Bermanfaat...