EKONOMI BIRU
Dalam dekade terakhir ini konsepsi ekonomi biru semakin sering diperbincangkan sebagai alternatif kebijakan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, ekonomi biru menawarkan aktivitas ekonomi yang mengedepankan kelestarian lingkungan, menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (low carbon economy) dengan meninggalkan praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek, yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan.
 |
| Gunter Pauli |
Konsep ekonomi biru pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli, Pendiri Zero Emissions Research Institute, pada bukunya (2010) yang berjudul Blue Economy: 10 Years-100 initiatives-100 Milion Jobs” buku ini mengungkapkan tujuan akhir dari model ekonomi biru, yang akan menggeser masyarakat dari kelangkaan menuju kelimpahan dengan apa yang dimiliki, beberapa prinsip pokok pemikiran Gunter Pauli terkait konsep ekonomi biru, setidaknya mengacu pada efesiensi sumber daya, nirlimbah (zero waste), inklusi sosial, pemerataan sosial dan kesempatan kerja bagi orang miskin, inovasi dan adaptasi serta efek ekonomi pengganda.
Lesson Learn dari implementasi Ekonomi Biru Maroko
Keberhasilan Pemerintah Maroko dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan prinsip ekonomi biru dan teknologi yang ramah lingkungan dapat dijadikan pelajaran berharga bagi upaya meningkatkan pendapatan nelayan maupun perekonomian negara. Kendati Maroko sebuah negara kecil, mereka mampu meningkatkan pemanfaatan SDA hingga berlipat ganda, sebelumnya, pendapatan nelayan di Maroko hanya US$2.000 per bulan, namun setelah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru, naik menjadi US$10.000 per bulan.
Pada saat yang sama, kinerja ekspor tetap dapat terjaga, kendati volume ekspor hasil kelautan turun, tetapi nilainya tetap naik, nelayan di Maroko tidak mengunakan jaring dalam menangkap ikan dan perahu serta tidak menggunakan bakan bakar minyak, tetapi menggunakan tenaga angin dan surya serta tenaga arus, disamping ramah lingkungan, prinsip inklusi sosial tetap terpelihara karena tidak ada dominasi penguasaan aset ekonomi kelautan pada kelompok besar dan pemiliki modal yang terbukti menimbulkan kesenjangan pendapatan.
Ekonomi Biru dan relevansinya bagi Indonesia
Presiden RI dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil, Juni 2012, menawarkan gagasan akan perlunya dikembangkan blue economy dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, ajakan kepada dunia agar berpaling ke laut dan guna mendorong kesadaran global terhadap pengelolaan laut dan sumber daya pesisir. Prinsip ekonomi biru dinilai tepat dalam membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, sehingga dapat terwujudnya pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan, gagasan tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat internasional.
Sebagai tindaklanjutnya, gagasan besar Presiden RI tersebut telah diangkat sebagai topik bahasan dalam berbagai forum kerjasama internasional, antara lain pada pertemuan tingkat 'Senior Officials Meeting (SOM) for the Asia Pacific Economic Cooperation' (APEC) dan puncaknya, pada pada 2013, Indonesia akan menjadi tuan rumah terkait Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC, yang antara lain menjadikan ekonomi biru sebagai salah satu agenda yang akan dibahas, sekaligus membuktikan keseriusan Indonesia membawa diskusi ekonomi biru pada tingkat bilateral dan multilateral .
Bagi Indonesia pengembangan ekonomi biru bukanlah tanpa alasan, mengingat luas laut Indonesia lebih kurang 5,8 juta km2 atau 2/3 luas wilayah RI dengan garis pantai sepanjang 95.181 km atau terpanjang kedua didunia setelah Kanada, dengan potensi sumberdaya, terutama sumberdaya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas.
Wilayah laut Indonesia yang dimulai dari laut teritorial, Zona Tambahan (contiguous zone), Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sampai dengan Landas Kontinen (continental shelf), memiliki sumberdaya alam yang sangat berlimpah, baik sumberdaya terbaharukan (renewable resources) seperti perikanan, terumbu karang dan mangrove maupun sumberdaya tak terbaharukan (non-renewable resources) seperti minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainnya.
Laut memiliki peran geoekonomi yang sangat vital bagi kemakmuran bangsa Indonesia dalam 11 sektor ekonomi. Sebelas sektor itu di antaranya perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, kehutanan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, serta sumber daya alam nonkonvensional, diperkirakan potensi ekonomi laut Indonesia sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun, atau dapat dikatakan setara dengan 10 kali APBN negara pada 2012.
Sayangnya, potensi ekonomi kelautan yang sangat besar itu ibarat raksasa yang tertidur, belum dapat kita transformasikan menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran bangsa.
Menyatukan visi mentransformasi potensi menjadi sumber kemakmuran bangsa
Salah satu cara untuk mencapai transformasi potensi untuk ekonomi biru melalui konservasi keanekaragaman hayati yang berpusat pada rakyat, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Pendekatan ini fokus pada "win-win" yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi melalui konsultasi termasuk semua pemangku kepentingan. Namun, perlu dibarengi dengan pelestarian ekosistem yang menyediakan makanan, mata pencaharian dan pendapatan kepada masyarakat setempat.
Masyarakat pesisir dan nelayan perlu diedukasi akan pentingnya memelihara ekosistem dengan menghilangkan praktik-praktik “jalan pintas” dalam memanfaatkan nilai ekonomi kelautan dan perikanan yang ada, misalnya praktik menangkap ikan dengan bom ikan, mereduksi pengembangan wisata bahari yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, serta kegiatan eksplorasi sumber daya tak terbaharukan tanpa mengindahkan keberlanjutan pemanfaatannya pada masa mendatang.
Pendekatan ini dapat berkembang dengan mensinergikan pengelolaan ekosistem laut dengan ketahanan pangan, strategi pembangunan ekonomi dan sosial, serta transisi ekonomi, pasar, industri dan masyarakat menuju pola yang lebih berkelanjutan terhadap penggunaan sumber daya kelautan dan pesisir dari waktu ke waktu.
Kolaborasi dan integrasi antara dunia pendidikan atau riset, pemerintah dan swasta adalah kata kunci suksesnya implementasi ekonomi biru, diperlukan manajemen pesisir dan laut terpadu yang berbasis riset agar tercipta inovasi-inovasi baru sehingga dimiliki daya saing dan nilai tambah dari potensi yang ada sehingga kita tidak mengalami potential lost.
Perubahan besar sangat diperlukan dalam cara kita menggunakan, mengembangkan dan mengelola potensi yang ada, diperlukan adanya tekad dan semangat dari para pemangku kepentingan untuk melihat laut sebagai masa depan ekonomi bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari/maritim, menyatukan visi memahami boundary object, fokus, serta sungguh-sungguh dalam mendorong akselerasi sinergitas dan peningkatan kapabilitas koordinasi sebagai prasyarat utama untuk memastikan seluruh subsistem pendukung bekerja, karena disanalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa datang akan dapat diwujudkan.
Pendekatan ekonomi biru (blue economy) yang menekankan keberlanjutan diharapkan akan mampu mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global, serta bersinergi dengan program pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-environment (melestarikan lingkungan). Semoga.
Posting Komentar untuk "EKONOMI BIRU"