Lalaukan

Informasi dunia kelautan dan perikanan serta kegiatan penyuluhan perikanan

Friday, November 30, 2018

Tradisi Petik Laut di Banyuwangi

Sebagai negara bahari yang besar, laut tidak bisa dipisahkan begitu saja dari negeri ini. Laut adalah sumber dari segala rezeki yang bisa dipanen kapan saja. Laut adalah gudang harta yang harus dijaga dan dihormati sampai kapan pun terutama bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan.
Petik Laut [sumber]
Sebagai wujud rasa syukur dan juga hormat kepada alam, beberapa warga di Indonesia kerap melakukan tradisi sesaji kepada laut. Pada bulan-bulan tertentu nelayan atau penduduk di pesisir pantai melakukan larung sesaji ke lautan. Salah satu tradisi larung sesaji yang cukup terkenal di Indonesia adalah Petik Laut yang diadakan di Muncar, Banyuwangi. Berikut cerita tentang sedekah bumi termegah di Indonesia itu.

SEJARAH PETIK LAUT
Tidak ada yang tahu kapan tradisi Petik Laut mulai diadakan di Muncar, Banyuwangi. Menurut penuturan para sesepuh yang ada di sana, tradisi ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Para nelayan yang berasal dari etnik Madura memulai tradisi ini dibantu oleh nelayan dari daerah lain yang kebetulan juga bekerja dan menangkap ikan di kawasan perairan Muncar dan sekitarnya.
Kapal hias memeriahkan acara petik laut [sumber]
Tradisi yang awalnya hanya untuk syukuran hasil laut yang melimpah mendadak berubah menjadi semacam pesat rakyat. Petik Laut adalah event tahunan yang digarap dengan sangat apik oleh warga lokal sana. Mereka akan mendedikasikan banyak waktunya untuk menghias perahu hingga menyiapkan segala keperluan yang ada hingga lengkap di hari Petik Laut berlangsung.

TUJUAN PETIK LAUT
Tujuan utama dari Petik Laut adalah untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan banyak rezeki kepada nelayan. Setiap tahun, nelayan bisa memanen banyak ikan seperti tidak ada habisnya. Sebagai wujud rasa syukur itu, warga melakukan sedekah laut dengan mengarak banyak kapal yang telah diberi hasil bumi dan beberapa sesaji lainnya.
Meriahnya acara petik laut [sumber]
Selain bersyukur kepada Tuhan, prosesi ini juga dilakukan untuk memberikan persembahan kepada penguasa laut selatan. Tidak bisa dimungkiri lagi, bagi pelaut atau nelayan, kekuatan tidak kasat mata di laut selatan masih dipercaya dengan kuat. Selain kepada penguasa laut selatan, upacara larung sesaji ini juga dilakukan untuk menghormati leluhur yang telah mengajarkan mereka cara menangkap ikan dengan benar di lautan.

PROSESI PETIK LAUT
Prosesi Petik Laut diadakan dengan mengumpulkan banyak barang sesaji. Benda yang harus ada untuk prosesi ini adalah kepala kambing hitam dengan badan yang berwarna putih. Kelak kepala kambing ini akan diberi pancing yang terbuat dari emas dan ditancapkan pada lidahnya. Saat prosesi dilakukan, kepala ini akan dilarung ke lautan sebagai wujud rasa syukur yang tiada batasnya.
Melarung sesaji sebagai salahsatu prosesi Petik Laut [sumber]
Sebelum arak-arakan menuju kawasan lautan dilakukan, sesaji akan diarak keliling desa. Para penari gandrung akan menyambut arak-arakan itu sebelum akhirnya naik ke atas perahu. Setelah semua sesaji dinaikkan ke atas kepal, mereka akan segera menuju tengah lautan yang berarus tenang. Satu per satu sesaji yang dibawa akan dilemparkan ke lautan. Oh ya, dalam prosesi ini biasanya ada warga yang terjun ke lautan untuk mengambil barang-barang yang telah dilemparkan itu.

NILAI BUDAYA DALAM PETIK LAUT
Nilai budaya yang terkandung dalam ritual Petik laut ini sangatlah besar. Warga menjunjung tinggi dan menjaga laut mereka yang memberikan rezeki tanpa batas. Dengan adanya tradisi ini, mereka akan menjaga lautan dari perusakan agar terus mendapatkan banyak limpahan rezeki. Tanpa laut, hidup mereka tidak akan berjalan dengan baik.
Nelayan bergotong royong menghias kapal [sumber]
Selain unsur budaya, unsur kekeluargaan juga terlihat dengan sangat besar pada prosesi ini. Semua warga bahu-membahu dalam menyiapkan acara. Mereka akan bersama-sama menyukseskan acara yang sangat penting bagi mereka. Tidak ada si kaya atau si miskin, semua melakukan pekerjaan bersama-sama demi kemakmuran.

Sumber : Adi Nugroho. Petik Laut, Tradisi Larung Sesaji Termegah di Indonesia yang Diadakan Saat Bulan Suro

Semoga Bermanfaat...

Thursday, November 29, 2018

Tradisi menangkap Ikan Dengan teknik Huhate Di Larantuka

Huhate tidak dapat dipisahkan dengan para nelayan pemburu Cakalang. Kegiatan memancing Cakalang lebih banyak menggunakan huhate untuk mendapatkan ikan dalam jumlah banyak namun dengan waktu yang relatif lebih singkat. Konon seorang pemancing bisa memancing 40 – 50 ekor per menit.
Nelayan yang sedang menangkap ikan dengan teknik huhate
Kelompok Nelayan di Larantuka menerapkan praktik perikanan yang bersahabat dan berkelanjutan dengan teknik Huhate (pole and line). Ini adalah solusi yang harus kita sebar luas demi menjaga masa depan laut kita tetap sehat dan terlindung dari praktik penangkapan ikan yang merusak

Untuk memancing menggunakan huhate, biasanya kelompok nelayan memakai kapal khusus yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pemancing bisa duduk atau berdiri mengelilingi tepian kapal.

Huhate sebenarnya mirip seperti joran yang dipakai kebanyakan nelayan, namun masih sangat tradisional. Tangkai pancingnya menggunakan bambu khusus yang lentur, kemudian kail yang tidak berkait diikat pada seutas tali. Pada kail Huhate biasanya diberi bulu ayam atau potongan tali rafia sehingga menyamarkannya dari penglihatan ikan. Tak lupa diberi pemberat untuk memudahkan pemancing mengarahkan kailnya ke laut. Apabila tidak menggunakan pemberat, kemungkinan besar kail akan melayang tak karuan karena angin.

Umpan yang digunakan adalah ikan teri yang diambil dari pukat teri atau bagan, diusahakan tetap hidup agar lebih mudah memancing sekumpulan cakalang. Untuk memulai pemancingan, pertama-tama para nelayan mencari posisi ikan, kemudian umpan dilepas disekitar kapal setelah itu kegiatan memancingpun dilakukan. Hampir seluruh tepian kapal terdapat instalasi pipa untuk menyemprotkan air guna mengelabuhi ikan.

Memancing dengan menggunakan huhate terbilang sangat efektif, karena ikan-ikan kecil tidak ikut tertangkap.

HUHATE (POLE AND LINE)
Sebelum pemancingan, dilakukan penyemprotan air untuk mempengaruhi visibility ikan terhapap kapal atau para pemancing. Adanya faktor umpan hidup inilah yang membuat cara penangkapan ini menjadi agak rumit. Hal ini disebabkan karena umpan hidup harus sesuai dalam ukuran dan jenis tertentu, disimpan, dipindahkan, dan dibawa dalam keadaan hidup. Ini berarti diperlukan sistem penangkapan umpan hidup dan desain kapal yang sesuai untuk penyimpanan umpan supaya umpan hidup dapat tahan sampai waktu penggunaannya. Secara umum alat tangkap pole and line terdiri atas joran (bambu atau lainnya) untuk tangkai pancing, /polyethylene/ untuk tali pancing dan mata pancing yang tidak berkait terbalik.
Alat tangkap huhate (pole and line)
Terdapat beberapa keunikan dari alat tangkap huhate. Bentuk mata pancing huhate tidak berkait seperti lazimnya mata pancing. Mata pancing huhate ditutupi bulu-bulu ayam atau potongan rafia yang halus agar tidak tampak oleh ikan. Bagian haluan kapal huhate mempunyai konstruksi khusus, dimodifikasi menjadi lebih panjang, sehingga dapat dijadikan tempat duduk oleh pemancing. Kapal huhate umumnya berukuran kecil. Di dinding bagian lambung kapal, beberapa cm di bawah dek, terdapat sprayer dan di dek terdapat beberapa tempat ikan umpan hidup. Sprayer adalah alat penyemprot air.

Alat tangkap pole and line ini adalah sebagi berikut:

1. Joran (galah)
Bagian ini terbuat dari bambu yang cukup tua dan mempunyai tingkat elastisitas yang baik. Yang umum digunakan adalah bambu yang berwarna kuning. Panjang joran berkisar 2 – 2,5 m dengan diameter pada bagian pangkal 3 – 4 cm dan bagian unjuk sekitar 1 – 1,5 cm. Sebagaimana telah banyak digunakan joran dari bahan sintesis seperti plastik atau fibres.
Salah satu bentuk jorang huhate dari bambu
2. Tali utama (main line)
Terbuat dari bahan sintesis/polyethylene/ dengan panjang sekitar 1,5 – 2 m yang disesuaikan dengan panjang joran yang digunakan, cara pemancingan, tinggi haluan kapal dan jarak penyemprotan air. Diameter tali 0,5 cm dan nomor tali adalah No 7.
Bagian - bagian dari alat tangkap huhate (pole and line)

3. Tali sekunder
Terbuat dari bahan monofilament berupa tali berwarna putih sebagai pengganti kawat baja /(wire leader)/ dengan panjang berkisar 20 cm. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terputusnya tali utama dengan mata pancing sebagai akibat gigitan ikan cangkalang.
Bagian - bagian dari alat tangkap huhate (pole and line)

4. Mata pancing /(hook) Yang tidak berkait balik
Nomor mata pancing yang digunakan adalah 2,5 – 2,8. Pada bagian atas mata pancing terdapat timah berbentuk slinder dengan panjang sekitar 2 cm dan berdiameter 8 mm dan dilapisi nikel sehingga berwarna mengkilap dan menarik perhatian ikan cangkalang. Selain itu, pada sisi luar silender terdapat cincin sebagai tempat mengikat tali sekunder. Dibagian mata pancing dilapisi dengan guntingan tali rafia berwarna merah yang membungkus rumbia-rumbia tali merah yang juga berwarna sebagai umpan tiruan. Pemilihan warna merah ini disesuaikan dengan warna ikan umpan yang juga berwarna merah sehingga menyerupai ikan umpan.
Bentuk mata pancing huhate (pole and line)
Dalam pelaksanaan operasi dengan alat pole and line ini di samping digunakan umpan tiruan berupa sobekan-sobekan kain, guntingan tali rafia, ataupun bulu ayam juga digunakan umpan hidup. Umpan hidup ini dipakai untuk lebih menarik perhatian ikan cakalang agar lebih mendekat pada areal untuk melakukan pemancingan. Sedangkan dalam melakukan operasi pemancingan digunakan pancing tanpa umpan. Hal ini bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas alat tangkap, karena ikan cakalang termasuk pemangsa yang rakus. Hal ini sesuai dengan pendapat ayodhya (1981) bahwa jika ikan makin banyak dan makin bernafsu memakan umpan, maka dipakai pancing tanpa umpan dan mata pancing ini tidak beringsang
(tidak berkait).

5. Umpan
Umpan yang digunakan adalah umpan hidup, dimaksudkan agar setelah ikan umpan dilempar ke perairan akan berusaha kembali naik ke permukaan air. Hal ini akan mengundang cakalang untuk mengikuti naik ke dekat permukaan.
Ikan teri yang digunakan sebagai umpan
Selanjutnya dilakukan penyemprotan air melalui sprayer. Penyemprotan air dimaksudkan untuk mengaburkan pandangan ikan, sehingga tidak dapat membedakan antara ikan umpan sebagai makanan atau mata pancing yang sedang dioperasikan. Umpan hidup yang digunakan biasanya adalah teri /(Stolephorus spp.).

TEKNIK PENGOPERASIAN
Teknik operasi penangkapan ikan menggunakan pole and line yaitu, setelah semua persiapan telah dilakukan, termasuk penyediaan umpan hidup, maka dilakukan pencarian gerombolan ikan oleh seorang pengintai yang tempatnya biasanya dianjungan kapal, dan menggunakan teropong. Pengoperasian bisa juga dilakukan didekat rumpon yang telah dipasang terlebih dahulu. Setelah menemukan gerombolan ikan harus diketahui arah renang ikan tersebut baru kemudian mendekati gerombolan ikan tersebut. Sementara pemancing sudah harus bersiap masing-masing pada sudut kiri kanan dan haluan kapal. Cara mendekati ikan harus dari sisi kiri atau kanan dan bukan dari arah belakang.

Pelemparan umpan dilakukan oleh /bouy-bouy/ setelah diperkirakan ikan telah berada dalam jarak jangkauan pelemparan, kemudian ikan dituntun ke arah haluan kapal. Pelemparan umpan ini diusahakan secepat mungkin sehingga gerakan ikan dapat mengikuti gerakan umpan menuju haluan kapal. Pada saat pelemparan umpan tersebut, mesin penyomprot sudah difungsikan agar ikan tetap berada didekat kapal. Pada saat gerombolan ikan berada dekat haluan kapal, maka mesin kapal dimatikan. Sementara jumlah umpan yang dilemparkan kelaut dikurangi, mengingat terbatasnya umpan hidup. Selanjutnya, pemancingan dilakukan dan diupayakan secepat mungkin mengingat kadang-kadang gerombolan ikan tiba-tiba menghilang terutama jika ada ikan yang berdarah atau ada ikan yang lepas dari mata pancing dan jumlah umpan yang sangat terbatas. Pemancingan biasanya berlangsung 15-30 menit.
Nelayan sedang menangkap ikan denga alat tangkap huhate
Waktu pemancingan tidak perlu dilakukan pelepasan ikan dari mata pancing disebabkan pada saat joran disentuhkan ikan akan jatuh keatas kapal dan terlepas sendiri dari mata pancing yang tidak berkait. Berdasarkan pengalaman atau keahlian memancing nelayan, pemancing kadang dikelompokkan kedalam pemancing kelas I, II, dan III. Pemancing kelas I (lebih berpengalaman) ditempatkan dihaluan kapal, pemancing kelas II ditempatkan disamping kapal, dekat kehaluan, sedangkan pemancing kelas III ke samping kapal agak jauh dari haluan. Untuk memudahkan pemancingan, maka pada kapal Pole and Line dikenal adanya ”flying deck” atau tempat pemancingan.

Pemancingan dilakukan serempak oleh seluruh pemancing. Pemancing duduk di sekeliling kapal dengan pembagian kelompok berdasarkan keterampilan memancing. Pemancing I adalah pemancing paling unggul dengan kecepatan mengangkat mata pancing berikan sebesar 50-60 ekor per menit. 
Pemancing I diberi posisi di bagian haluan kapal, dimaksudkan agar lebih banyak ikan tertangkap.

Pemancing II diberi posisi di bagian lambung kiri dan kanan kapal. Sedangkan pemancing III berposisi di bagian buritan, umumnya adalah orang-orang yang baru belajar memancing dan pemancing berusia tua yang tenaganya sudah mulai berkurang atau sudah lamban. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat pemancingan dilakukan jangan ada ikan yang lolos atau jatuh kembali ke perairan, karena dapat menyebabkan gerombolan ikan menjauh dari sekitar kapal.

Hal lain yang perlu diperhatikan pada saat pemancingan adalah menghindari ikan yang telah terpancing, jatuh kembali ke laut. Hal ini akan mengakibatkan gerombolan ikan yang ada akan melarikan diri ke kedalaman yang lebih dalam dan meninggalkan kapal, sehingga mencari lagi gerombolan ikan yang baru tentu akan mengambil waktu. Di samping itu, banyaknya ikan-ikan kecil di perairan sebagai /natural bait/ akan menyebabkan kurangnya hasil tangkapan. Jenis-jenis ikan tuna, cakalang, dan tongkol merupakan hasil tangkapan utama dari alat tangkap Pole and Line.

Sumber : disini

Semoga Bermanfaat...

Wednesday, November 28, 2018

Tradisi Bameti dan Balobe Di Maluku Tengah

TRADISI BAMETI
Kegiatan bameti dilakukan hampir pada semua negeri di pulau Saparua, apalagi pada negeri-negeri yang memiliki hamparan pantai yang luas. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat air meti (air surut) dan lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan dan biasanya pada saat musim timur di mana ikan banyak dan gelombang besar. Ada beberapa bentuk kegiatan bameti yaitu :
  1. Amanisa/amunisa adalah alat tangkap ikan yang dibuat dari anyaman bamboo bentuknya bulat memanjang di mana salah satu sisinya dibuat berlubang sebagai pintu masuknya ikan. kegiatan ini biasanya dilakukan oleh orang perempuan. Caranya amanisa di letakan di dalam kolam dan ketika batu diangkat maka ikan-ikan yang bersembuyidi bawah batu tersebut akan masuk ke dalam amanisa, kemudian pintu amanisa ditutup. Kegiatan ini dapat dilakukan pada beberapa tempat yang diyakini ada ikannya, dan biasanya kegiatan ini dilakukan pada saat meti di musim timur. Selain metinya panjang, dimusim ini ikannya banyak, sehingga bamate amanisa dapat dilakukan dengan mudah.
  2. Cari Bia : biasanya dapat dilakukan oeh siapa saja, orang tua, anak kecil, laki, perempuan. Ketika air meti (air surut) mereka kemudian mencari jenis-jenis siput atau keong laut (Bia) dengan cara menggali. Kegiatan ini dapat dikatakan gampang-gampang susah, artinya yang belum berpengalaman pasti akan merasa sulit, karena harus bisa membedakan bentuk keong atau siput tertentu dengan batu-batu kecil yang berlumut. Dalam hal mencari bia ada jenis bia tertentu yang sering menjadi sasaran pencarian yaitu mencari bia sageru (nama bia ini lazim di Lease).
    Keong laut
    Mencari bia sageru ini unik, bia ini biasanya bersembunyi di dalam pasir dan yang kelihatan adalah lubang-lubang kecil dipermukaan. Untuk dapat memangkapnya harus menggunakan potongan lidi dengan ukuran kira-kira 30 cm dengan diameter seukuran tusuk sate, Cara tangkapnya lidi ditusuk tepat ke dalam ke dalam lubang kecil tersebut, bila kena bia akan menutup tubuhnya dan tertancap dilidi, tetapi bila tidak bia akan membenamkan diri lebih jauh ke dalam pasir. Mencari bia ini harus berjalan perlahan-lahan karena sangat sensitif sekali bia ini.
  3. Gale (gali) taripang adalah kegiatan menggali jenis teripang tertentu. Bagi mereka yang sudah berpengalaman mereka tahu betul tempat teripang ini hidup. Biasanya jenis teripang ini hidup bekelompok dalam pasir dan karang. Dengan begitu harus memakai linggis sebagai alat untuk menggali lobang untuk menemukan teripang-teripang ini. Jenis taripang seperti ini di Negeri Booi dinamakan Teripang Sai-sai.
    Teripang

TRADISI BALOBE
Kegiatan balobe sama saja dengan kegiatan bameti, hanya balobe dilakukan pada malam hari.
Warga yang telah melaksanakan balobe
Balobe biasanya untuk mencari ikan atau gurita dengan menggunakan obor atau lampu. Alat yang digunakan untuk balobe adalah parang, Kalawai (sejenis tombak, yang bermata 2-5 cm), Kurkunci ( besi kecil yang salah satu ujungnya di tajamkan dan memakai taji/sanggi-sanggi yang sengaja di buat sebagai alat pelengkap Kalawai. Bila dibandingkan dengan kegiatan bameti, balobe lebih gampang mendapatkan ikan, sebab malam hari ikan atau Gurita terkesan jinak tinggal di potong atau di tikam memakai Kalawai atau Kurkunci.

Sumber : disini
Semoga Bermanfaat...

Tuesday, November 27, 2018

Hukum Adat Sasi di Maluku

Sasi merupakan adat khusus yang berlaku hampir di seluruh pulau di Provinsi Maluku (Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kep. Lease, Watubela, Banda, Kep. Kei, Arudan Kep. Barat Daya dan Kep. Tenggara di bagian barat daya Maluku) dan Papua (Kep. Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak dan Numfor, Yapen, Waropen, Sarmi,Kaimana dan Fakfak). Sasi juga memiliki nama lain, yakni Yot di Kei Besar dan Yutut di Kei Kecil. Sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam di desa-desa pesisir Papua.
Salahsatu bentuk sasi pada hutang mangrove
Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakikatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat. Saat ini, sasi memang lebih cenderung bersifat HUKUM ADAT bukan tradisi, dimana sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Namun, secara umum, sasi berlaku di masayarakat sebagai bentuk etika tradisional. Sasi tidak berhubungan dengan ritus kelahiran, perkawinan, kematian dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Seperti yang kita tahu, bahwa taboo atau tabu berfungsi untuk menjaga kestabilan hidup masyarakat. Tabu seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang terlarang, karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi orang yang melanggar tabu.

Ada 3 hal penting dalam ketentuan “hukum adat sasi”, yaitu ;
  1. Terdapat  larangan  memanfaatkan sumberdaya alam dalam jangka waktu tertentu untuk memberi kesempatan kepada flora dan fauna untuk memperbaharui dirinya memelihara kualitas dan memperbanyak populasi sumberdaya alam tersebut.
  2. Ketentuan  sasi   tidak  saja  mencakup  lingkungan  alam, tetapi  juga  lingkungan sosial dan lingkungan buatan manusia.  Misalnya, melarang masyarakat bepergian keluar  desa  karena alasan  tertentu,  melarang   bentuk-bentuk   keramaian   pada  waktu tertentu seperti pada saat upacara adat, membangun baileu (rumah adat).
  3. Ketentuan hukum sasi, ditetapkan oleh masyarakat  atas  prakarsa  mereka  sendiri dan pengawasan pelaksanaannya diselenggarakan oleh masyarakat kewang (polisi adat) yang tidak dibayar oleh pemerintah.

TUJUAN SASI
Dengan demikian tujuan sasi adalah ;
  1. Menjaga ketertiban dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga terjadinya pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan tersebut.
  2. Mengatur penggunaan hak seseorang secara tepat, menurut waktu yang ditentukan dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasil produksi tanaman.
  3. Menumbuhkan tingkah laku dan pola pikir masyarakat yang berwawasan lingkungan terhadap generasi berikutnya.
DASAR HUKUM DAN KELEMBAGAAN SASI
Sasi memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan Dewan Adat (Saniri; di Haruku disebut Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui, atau "Saniri Lengkap Negeri Haruku"). Keputusan kerapatan adat inilah yang dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada lembaga Kewang, yakni suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan peraturan sasi tersebut.
Lembaga Kewang di Haruku dibentuk sejak sasi ada dan diberlakukan di desa ini. Struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut:
  1. Seorang Kepala Kewang Darat; 
  2. Seorang Kepala Kewang Laut; 
  3. Seorang Pembantu (Sekel) Kepala Kewang Darat; 
  4. Seorang Pembantu (Sekel) Kepala Kewang Laut; 
  5. Seorang Sekretaris 
  6. Seorang Bendahara 
  7. Beberapa orang Anggota. 

Adapun para anggota Kewang dipilih dari setiap soa (marga) yang ada di Haruku. Sedangkan Kepala Kewang Darat maupun Laut, diangkat menurut warisan atau garis keturunan dari datuk-datuk pemula pemangku jabatan tersebut sejak awal mulanya dahulu. Demikian pula halnya dengan para pembantu Kepala Kewang. Sebagai pengawas pelaksanaan sasi, Kewang berkewajiban:
  1. Mengamankan Pelaksanaan semua peraturan sasi yang telah diputuskan oleh musyawarah Saniri Besar;
  2. Melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggarnya;
  3. Menentukan dan memeriksa batas-batas tanah, hutan, kali, laut yang termasuk dalam wilayah sasi;
  4. Memasang atau memancangkan tanda-tanda sasi; serta
  5. Menyelenggarakan Pertemuan atau rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan sasi tersebut.

KLASIFIKASI SASI
Ada beberapa jenis sasi yang dikenal oleh masyarakat Maluku, antara lain ;
  1. Sasi Negeri ; atau disebut juga sasi adat.  Sepenuhnya dilakukan secara adat, dipimpin oleh kepala desa (raja) yang betindak sebagai kepala persekutuan hukum-hukum adat di desanya, dibantu oleh perangkat desa (tua-tua adat) yang terdiri dari kepala soa, mauweng dan kewang. Adapun fungsi mereka adalah  (1) kepala soa berfungsi membantu raja dalam mengatur jalannya upacara adat, pada waktu “buka sasi” dan “tutup sasi”; (2) mauweng berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat dengan roh-roh para leluhur ; (3) kewang berfungsi untuk mengatur teknis pelaksanaan sasi di lapangan dan sekaligus mengawasi setiap pelanggarannya.
  2. Sasi Darat ; dikenakan pada hasil-hasil di daratan seperti hasil tanaman dan hasil hutan. Menurut tempat maupun jenisnya, kita mengenal sasi hutan, sasi rotan, sasi damar, sasi batu, sasi kali, sasi kelapa, sasi lemong (jeruk) dan sebagainya.
  3. Sasi Laut ; dikenakan terhadap hasil laut. Menurut jenisnya biasanya dikenal dengan sasi kawalinya, sasi lompa, sasi make, sasi teripang, dan sebagainya.
  4. Sasi Perorangan ; biasanya dilakukan oleh satu keluarga (extended family). hanya terbatas pada milik keluarga (= kebun, hutan) tersebut.  pelaksanaan dan pengawasannya juga, hanya terbatas pada keluarga tersebut.  Pemerintah desa, hanya mendapat pemberitahuan.
Sasi berdasarkan lokasi dan jenis sumber daya alam. Sasi juga dapat diberlakukan lokasi-lokasi dan jenis-jenis sumber daya alam, yang terbagi menjadi empat kelompok utama, yakni sebagai berikut:

1. Di laut (Sasi laut), sasi tersebut diberlakukan dari batas air surut ke batas awal air yang dalam pada saat tertentu, yakni sebagai berikut :
  • Menangkap ikan seperti lompa (Thryssa baelama) (Engraulidae) serta jenis ikan lainnya, termasuk teripang (Holothuroidea) dan udang;
  • Menangkap ikan-ikan di teluk-teluk tertentu dan pada waktu-waktu tertentu;
  • Menangkap ikan dengan menggunakn jaring yang bermata kecil (redi karoro);
  • Menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bahan beracun;
  • Menangkap ikan dengan menggunakan jaring khusus untuk daerah penangkapan tertentu;
  • Mengambil lola (Trochus niloticus), karang laut, karang laut hitam, batu karang dan pasir;
  • Mengumpulkan rumput laut untuk keperluan makanan atau untuk dijual.
 2. Di sungai (Sasi kali) pada saat :
  • Menangkap ikan dan udang;
  • Menangkap ikan dengan menggunakan jaring bermata kecil;
  • Menangkap ikan dengan bom atau racun;
  • Mengumpulkan kerikil dan pasir;
  • Menebang pohon dalam radius 200 dari sungai atau dari sumber-sumber air.
3. Di Daratan (Sasi hutan) pada saat :
  • Mengambil hasil pohon-pohon liar yang ditanam di hutan, seperti kelapa, durian, cengkeh, pala, langsat, mangga, nenas, kenari, pinang, sagu, enau dan lain sebagainya;
  • Mengambil daun sagu untuk atap rumah;
  • Menebang pohon pinang dan pohon lainnya yang sedang berbuah untuk membuat pagar;
  • Menebang pohon untuk kayu bakar atau kayu bangunan;
  • Menebang pohon pada lereng-lereng tertentu;
  • Penghijauan;
  • Berburu burung mamalia di hutan.
 4. Di pantai (Sasi pantai) pada saat:
  • Mengambil hasil hutan mangrove;
  • Mengambil telur burung gosong/maleo yang hitam.
Sumber : 1) http://www.kewang-haruku.org/sasi.html; 2) Wulan. Sasi di Maluku; 3) Lizza Laelatul Izzah Zaen. Dilema Sistem dat Sasi dan Kuasa Pemerintah Menjaga Sumber Daya lam Pulau Maluku; 4) http://budaya-indonesia.org/Tradisi-Sasi

Semoga Bermanfaat...

Monday, November 26, 2018

Tradisi Mane'e di Sulawesi Utara

Kakorotan adalah kawasan kepulauan yang mencakup pulau: Kakorotan, Intata, dan Malo.secara administrative kepulauan tersebut termasuk dalam wilayah kabupaten kepulauan talaud, Sulawesi utara. Di kawasan pulau pulau kecil yang berada di penghujung utara Indonesia itu sejak abad ke-16 ada sebuah upacara adat yg di sebut mane’e yang bermakna “mengambil ikan di laut secara bersama setelah ada musyawarah mufakat”.
Tradisi Mane'e
Mane’e adalah tradisi lisan yang spesifik yang telah berlangsung berabad abad dan diperkirakan berlangsung sebelum abad XV dan terekam melalui sejarah kelisanan mulai abad XIV, saat dokumen dan  catatan sejarah mulai ada.tradisi mane’e di kalangan masyarakat talaud merupakan bagian dari keunikan lokal dan sebuah  peristiwa sosial.

Upacara tradisi mane’e mengandung kearifan kearifan lokal masyarakat yang hidup sangat bersahaja.upacara mane’e bagi masyarakat pulau talaud yang hidup di kawasan pesisir pantai, sebuah pulau kecil di kepulauan talaud merupakan tradisi turun temurun.Tradisi mane’e merupakan tradisi upacara adat masyarakat pesisir kepulauan talaud, yang berisi kegiatan menangkap ikan secara tradisional yang dilakukan setahun sekali pada waktu yang telah di tentukan.

Pelaksanaannya ketika air pasang tertinggi dan pasang surut terendah pada bulan purnama atau awal bulan mati yang didasarkan pada perhitungan pergerakan bintang. Dalam upacara tradisi mane’e diiringi doa atau puji-pujian dalam bentuk mantra. Ikan ikan akan berdatangan dalam kolam kolam buatan yang telah di siapkan. Menyikapi fenomena alam tersebut masyarakat pesisir pulau kakorotan kepulauan talaud melakukan kegiatan menangkap ikan yang disebut mane’e. Tradisi upacara menangkap ikan secara tradisional, dalam pelaksanaanya ada beberapa mantra yang di ucapkan oleh tua adat dan tokoh masyarakat, tetapi tradisi mane’e merupakan tradisi yang unik pada masyarakat pulau kakorotan kepulauan talaud.mereka memilih mane’e sebagai sarana upacara tradisi dalam kegiatan menangkap ikan.

Tradisi upacara mane’e yang dipilih karna didasarkan atas pertimbangan nilai nilai kearifan local, yang terdapat dalam upacara tradisi mane’e, sesuai dengan nilai nilai yang berlaku pada masyarakat pesisir pulau kakorotan saat ini.misalnya nilai nilai keagamaan, pranata sosial dan adat. Bagi pemerintah Sulawesi utara, tradisi mane’e merupakan budaya yang memiliki asset yang paling berharga, yang bisa dijadikan sebagai salah satu daya tarik dibidang pariwisata. Namun, kini upacara mane’e mulai dirasakan oleh sosok tokoh yang bisa memimpin upacara Mane’e kian sulit di temukan.Jangankan untuk memimpin upacara adat, Masyarakat  pesisir pulau kakorotan yang paham akan nyanyian,syair, dan mantra dalam upacara tradisi mane’e pun kini terus berkurang.

PERLENGKAPAN YANG DIPERLUKAN PADA TRADISI MANE'E
Perlengkapan yang perlu dipersipkan dalam upacara mane’e ini adalah ;
  1. Jubih (panah laut)
  2. Saringan / keranjang
  3. Jaring berbentuk segiempat yang terbuat dari janur kelapa dan tali hutan. Jaring ini dibuat secara bergotong royong oleh seluruh warga kakorotan sehingga panjangnya dapat mencapai tiga kilometer.
TAHAPAN DALAM UPACARA MANE'E
Sebagaimana upacara pada umumnya, upacara mane’e juga dilakukan secara bertahap. Ada empat tahap yang harus dilalui dalam upacara ini, yaitu :
  1. Tahap maraca pundagi atau memotong tali hutan yang diadakan tiga hari sebelum tradisi mane’e diadakan;
  2. Tahap doa selamatan yang dipimpin oleh para tetua adat (mangolom para) di pulau kakorotan; 
  3. Tahap penentu waktu dan zona upacara di pulau intata ( sekitar 600 meter arah utara pulau kakorotan). Penentu waktu ini didasarkan pada posisi bulan yang akan berpengaru pada pasang surutnya air laut;
  4. Tahap mane’e atau menangkap ikan secara beramai ramai di tepi laut. Sedangkan, pihak pihak yang terlibat dalam upacara mane’e adalah para tetua dat, tokoh masyarakat, warga masyarakat di kepulauan kakorotan, dan sebagian warga di luar kepulauan kakorotan yang mendapat undangan atau ingin menyaksikan jalannya upacara.
PROSESI MANE'E
Setelah masa eha berakhir, para tetua adat di Kepulauan Kakorotan mulai menggambarkan kepada warganya agar mereka bersiap siap untuk mengadakan pesta mane’e  baik didarat maupun dilaut secara besar besaran. Kabar ini kemudian disampaikan oleh warga kepada warga lainnya yang sedang merantau atau berada di luar wilayah Kakorotan. Tiga hari sebelum upacara mane’e para warga di Pulau Kakorotan mulai melangsungkan upacara pengambilan tali didalam hutan. Setelah itu, dilanjudkan lagi dengan upacara doa selamatan yang dipimpin oleh para tetua adat (mangolom para) di Pulau Kakorotan. Selanjudnya, diadakan musyawarah untuk menentukan waktu dan tempat upacara mane’e yang disesuaikan dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Pada saat para kepala adat melakukan musyawarah tersebut, warga di Pulau Kakorotan mulai merajut jaring dari bahan janur kelapa dan tali hutan. Setelah jaring siap, pagi hari menjelang upacara jaring janur tersebut di bawa secara beramai ramai untuk di tebarkan( mamoto’ sammi) kelaut yang sedang pasang. Sebelum memasang jaring, mereka membuat semacam kubangan seluas 400 meter persegi yang nantinya akan digunakan untuk memerangkap ikan ketika air laut sedang surut. Saat seluruh peserta upacara telah berada di tepi pantai, menjelang tengah hari jaring yang telah  di pasang tersebut kemudian ditarik kepantai. Penggiringan ikan - ikan ke kubangan itu memakan waktu sekitar empat hingga lima jam. Dan apabila ikan ikan telah terkumpul di kubangan, warga  pun segera menangkap ikan dengan menggunakan jubih (panah laut) , saringan atau dengan tangan kosong. Ikan hasil tangkapan itu kemudian ada yang dibawa pulang dan ada pula yang dibagikan kepada pengunjung atau wisatawan untuk dibakar dan dimakan bersama sama. Ritual mane’e diakhiri dengan doa bersama sebagai rasa syukur kepada Tuhan (Manarimma alama).

Sumber : Olandiani pasa’bi. Tradisi Mane'e

Semoga Bermanfaat...

Friday, November 23, 2018

Hadingmulung, Kearifan Lokal Di Perairan Alor Nusa Tenggara Timur

Pengelolaan sumberdaya laut selalu mendapatkan tekanan ancaman dari berbagai hal. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat , bom dan potasium; pola pengawasan laut yang kurang optimal; serta tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menjaga sumberdaya pesisir dan laut menjadi beberapa contoh. Sebagai pengguna sumberdaya utama dan pertama, masyarakat lokal menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
Perairan Alor, NTT
Pada jaman dahulu, wilayah pesisir dan laut dilihat menjadi potensi kerajaan Baranusa yang sekarang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor. Potensi ini menjadi sumber pangan dan penghidupan masyarakat sekitar. Maka dari itu, dewan adat beserta Raja Baranusa sepakat untuk melindungi wilayah perairan Pulau Batang dan Lapang yang menjadi penyedia sumberdaya pesisir dan laut yang utama dengan melakukan Hadingmulung.

Hadingmulung merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat hukum adat Kerajaan Baranusa dalam melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan melakukan sistem pengaturan pemanfaatan yang diatur secara berkala.

Dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati antara dewan adat dan Raja, wilayah Hadingmulung akan ditutup sementara waktu untuk tidak dilakukan aktifitas pemanfaatan hingga waktu yang telah ditentukan untuk dapat dimanfaatkan kembali secara bersama. Hadingmulung ini berfungsi menjaga keberlanjutan stok biota laut yang ada di perairan Pulau Batang dan Lapang. Selain itu, digunakan juga sebagai alat membangun hubungan kekerabatan antar wilayah, ketika proses buka hadingmulung (mengambil hasil sumberdaya laut), masyarakat di luar kerajaan Baranusa juga dipersilahkan untuk mengambil sumberdaya laut tersebut.  Keberadaan Hadingmulung ini mulai meluntur dari tahun ke tahun, bahkan cenderung hilang. Terutama setelah tahun 1977. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah masuknya partai politik, ledakan jumlah penduduk dan era modernisasi yang mendorong masyarakat berfikir praktis dan cepat dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut.

Dalam kondisi tersebut, keberlangsungan ekosistem beserta biota laut menjadi terancam. Daerah tangkapan nelayan semakin jauh, populasi ikan semakin menurun, terumbu karang sebagai rumah ikan juga turut menjadi rusak. Masyarakat berpendapat bahwa wilayah pengelolaan laut dengan aturan hukum adat masih bisa berperan penting kembali dalam menjaga sumberdaya laut sekaligus menjaga tradisi budaya adat yang ada sejak jaman dahulu di Kerajaan Baranusa. Hal ini menjadi semacam penegas identitas masyarakat adat di wilayah tersebut.

Sumber : Hadingmulung, Sebuah Pendekatan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut di Perairan Alor

Semoga Bermanfaat...

Tuesday, November 20, 2018

Peran Awig - Awig Bagi Masyarakat

Dalam proses pembentukan awig-awig banyak mengadopsi aturan-aturan lokal sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai variabel pokok yang hampir sama dengan hak ulayat laut, yaitu wilayah, unit sosial pemegang hak dan legalitas beserta pelaksanaanya. Bahkan lebih dari pada itu, terbentuknya awig - awig diilhami oleh kegiatan upacara adat menyawen sehingga dalam pembentukan hingga pelaksanaan masih dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial budaya masyarakat setempat.
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Kegiatan penangkapan ikan di wilayah awig-awig bersifat individual. Artinya, setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan penangkapan asalkan alat-alat yang digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada zona awig-awig. Sementara untuk nelayan luar yang melakukan penangkapan harus mempunyai izin dari Dinas Kelautan Perikanan Lombok Barat. Apabila nelayan melanggar peraturan yang telah dibuat oleh daerahnya sendiri, nelayan tersebut akan mendapatkan denda dan sanksi. Pemberlakuan awig-awig berguna untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan laut akibat aktivitas nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta menghindari konflik yang menimbulkan kerugian dipihak nelayan kecil, yang disebabkan oleh beroperasinya alat tangkap skala besar yang mampu menangkapikan dalam jumlah besar di zona 3 mil.

PERANAN AWIG - AWIG BAGI MASYARAKAT LOMBOK

1. Awig awig sebagai penyelesai konflik masyarakat Lombok
Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa ternyata aturan-aturan yang dibuat pemerintah tanpa mempertimbangkan konteks sosial di daerah ini mampu menciptakan instabilitas. Dengan sistem desentralistik saat ini, Lombok bangkit untuk memperbaiki sumber daya kelautan dan perikanannya melalui pembuatan awig-awig. Awig-awig adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama demi menciptakan ketertiban. Dimana diketahui bahwa di wilayah ini sering terjadi konflik sebelum awig-awig diberlakukan. Menurut sudut pandang sosiologi hukum, hukum yang dibuat harus melihat segala bentuk aturan yang berkembang di masyarakat itu sendiri, harus adil dan tidak memihak. Sebelum awig-awig dibuat, masyarakat Lombok masih menggunakan aturan dari pemerintah yang dirasakan sangat memberatkan dan memihak pada pemerintah dan penguasa sehingga terjadilah banyak konflik dan peningkatan kerusakan ekosistem air laut. Oleh karena itu, produk hukum harus betul-betul melihat konteks sosial di masing-masing wilayah agar efektivitas hukum dapat berjalan dengan baik bukan malah mempersulit masyarakat. Karena pada dasarnya hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mempermudah dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

2. Awig awig sebai pengatur sistem perikanan berkelanjutan
Dalam pelaksanaanya Awig awig bisa dikatakan sebagai sistem hukum adat yang lebih kuat kedudukanya dibandingkan hukum Negara . Karena dalam penegakannya semua unsur masyrakat ikut ambil bagian dalam pengawasan pelaksanaanya, masyarakat tidak merasa terpaksa dengan aturan tersebut karena memang hukum yang diterapkan di angkat berdasarkan atas kesadaran, kesepakatan dan kemauan masyarakat setempat. Awig awig berperan dalam pengolahan sistem perikanan berkelanjutan karena berperan dalam menjaga Ekosistem Laut. Hal hal yang di atur oleh awig awig seperti : tidak boleh menebang hutan bakau, merusak terumbu karang, menggunakan alat tangkap yang merusak, menggunakan sianida, dan larangan melakukan kegiatan perikanan pada wilayah yang telah di tetapkan.

SANKSI BAGI PELANGGAR AWIG - AWIG
Pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Barat (LMNLB) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Meskipun sangsi yang diterapkan sangat tegas akan tetapi masih ada orang yang melanggarnya. Seperti yang tertara pada tabel berikut.

Sumber : Awig-awig” Kearifan Lokal masyarakat Lombok Barat sebagai pengatur sistem perikanan untuk melestarikan Ekositem Laut

Semoga Bermanfaat...

Monday, November 19, 2018

Hukum Adat Awig - Awig Di Nusa Tenggara Barat

Saat ini, hubungan antara sumberdaya laut dan pesisir dengan kewenangan pengelolaan masyarakat adat mulai menjadi perhatian dan kepentingan dari pemerintah dan pembuat kebijakan. Selain itu, beberapa inisiatif dari masyarakat dan dorongan dunia internasional mulai bermunculan untuk mendukung masyarakat nelayan walaupun hukum nasional yang spesifik, kebijakan-kebijakan, dan instrumen hukum lainnya yang mengakui kewenangan pengelolaan masyarakat adat terhadap sumber daya laut dan pesisir belum terdapat di Indonesia.
Salahsatu daerah yang sudah menerapkan awig - awig
Namun pelaksanaan otonomi daerah dan pelimpahan kewenangan yang sekarang ini sedang di lakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah merupakan langkah yang cukup menjanjikan serta mengkhawatirkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pesisir oleh masyarakat adat, walaupun hal ini masih perlu dilihat lebih jauh lagi. Salah satu keraifan lokal yang sangat menarik untuk di bahas yaitu kearifan lokal masyarakat Lombok Barat Provinsi NTB yang disebut dengan ‘Awig-awig”.

PENGERTIAN AWIG - AWIG
Awig-awig adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk mengatur masalah tertentu dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Awig-awig ini mengatur perbuatan yang boleh dan yang dilarang, sanksi serta orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan saksi.

Munculnya awig-awig yang berlaku di wilayah Lombok semakin kuat seiring dengan hadirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Seperti aturan-aturan lokal lainnya, di era sentralistik banyak sekali praktik-praktik tradisional pengelolaan perikanan yang mengalami kematian akibat homogenisasi hukum dan pemonopolian pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat. Akibatnya, keberadaan aturan-aturan lokal (hak ulayat) yang selama ini berlaku di masyarakat secara turun-menurun menjadi tidak lagi berfungsi dan mengalami degradasi, sehingga masyarakat yang merasa tidak dihargai oleh pemerintah banyak melakukan pembangkangan-pembangkangan terhadap hukum formal. Memudarnya kepercayaan masyarakat dan terjadinya pembangkangan terhadap hukum formal disebabkan oleh pemerintah itu sendiri yang tidak menegakkan hukum secara tegas.

LATAR BELAKANG MUNCULNYA AWIG - AWIG
Sementara itu adanya penguatan awig-awig dalam pengelolaan perikanan di daerah ini dipengaruhi oleh masalah pokok yaitu konflik. Adapun munculnya konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan (ekologi), pertambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang semakin sedikit (mata pencarian), lingkungan politik legal, perubahan teknologi dan perubahan tingkat komersialisasi (pasar).

Dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan konflik di daerah pesisir, masyarakat Lombok Barat merasa terpanggil dan menyadari untuk mengadakan perbaikan sistem pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, dibentuklah awig-awig secara tertulis sebagai aturan main dalam pengelolaan perikanan demi menciptakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Kekuatan awig-awig yang mengatur sistem pengelolaan bersama tersebut merupakan suatu kesadaran kolektif dari masyarakat. Peran masyarakat nelayan dalam pembentukan awig-awig sangat besar dibandingkan pemerintah.

Semakin menurunnya hasil tangkapan ikan akibat aktifitas penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, maka masyarakat nelayan menghendaki suatu aturan yang tegas dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, sehingga dapat menciptakan kelestarian sumber daya dan peningkatan penghasilan masyarakat nelayan. Permasalahan-permasalahan yang kerap muncul dan menjadi bahan perbincangan masyarakat nelayan tersebut, langsung disikapi oleh pihak pimpinan kelompok untuk ditindaklanjuti di tingkat skala kecil yaitu dengan cara menyelenggarakan diskusi kelompok nelayan. Sehingga dalam pembentukan awig awik berawal dari tahap informal yaitu berawal dari omongan omongan, kemudian berlanjut pada tahap musyawarah antar warga hingga terbentuk sebuah kesepakatan untuk membentuk aturan dan diperkuat dengan campur tangan pemerintah darah dalam bentuk peraturan daerah.

Sumber : Awig-awig” Kearifan Lokal masyarakat Lombok Barat sebagai pengatur sistem perikanan untuk melestarikan Ekositem Laut

Semoga Bermanfaat...

Thursday, November 15, 2018

Tahapan Penyelesaian Masalah Atau Perkara Adat Dalam hukum Adat Lilifuk

Ada tahapan tertentu yang harus ditempuh dalam mengambil tindakan konkrit untuk memperbaiki hukum yang telah dilanggar itu pelanggaran adat. Tahapan penyelesaian masalah atau perkara adat disebut dengan ator sinlasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaporan (Mu ota lasi atau tatek oko mama)
Apabila terjadi masalah atau pelanggaran adat, pertama-tama akan dilaporkan mengenai masalah atau pelanggaran tersebut kepada kepala desa (temukung), lembaga adat (amnais alat), kepala suku Baineo ataupun amnasit. 
Penyampaian laporan dapat dilakukan oleh korban, pelaku (asanat) maupun orang lain. Proses pelaporan ini dikenal dengan istilah “mu ota lasi” yang artinya “menceritakan masalah/pelanggaran”. Proses ini juga dapat disebut dengan istilah “tatek oko mama” yang artinya “membawa/mendudukkan tempat sirih” apabila yang melaporkan masalah atau pelanggaran adat tersebut adalah pelaku itu sendiri. Hal ini disebabkan pada saat melapor, pelaku akan mengakui kesalahannya dan langsung meminta maaf yang dilambangkan dengan membawa tempat sirih (oko mama).

2. Perundingan (Tok ta bua)
Setelah menerima laporan dari pelapor, maka semua pihak terkait akan melakukan perundingan yang disebut dengan istilah ”tok ta bua” yang artinya “duduk bersama”.

Dalam perundingan tersebut, mereka akan melakukan musyawarah untuk menentukan sanksi adat yang akan dijatuhkan kepada pelaku dengan mendengarkan kesaksian apabila ada pihak lain yang menjadi saksi masalah atau pelanggaran tersebut. Dalam penentuan sanksi, setiap pihak yang berunding akan memperhatikan kemampuan dari pelaku, apakah pelaku dapat memenuhi sanksi adat yang diberikan atau tidak.

3. Putusan (Tafek lasi)
Setelah putusan sanksi adat telah ditetapkan dalam perundingan, maka akan disampaikan kepada pelaku mengenai putusan sanksi yang akan diterimanya yang akan didahului dengan pemberian nasehat dan pedoman hidup oleh salah satu pihak yang telah ditunjuk.

Setelah memberikan nasehat kepada pelaku, maka akan disampaikan putusan mengenai sanksi adat yang diberikan. Dalam hukum adat, sanksi adat yang biasa dijatuhkan adalah sanksi denda (opat). 

4. Eksekusi putusan (Ta naoba fekat)
Pelaksaan putusan ini akan didahului oleh penyembelihan hewan denda yang dibawa oleh pelaku. Hewan yang telah disembelih akan dimasak dan kemudian dinikmati bersama oleh lembaga adat (amnais alat), kepala desa (temukung), amnasit, pelaku (asanat), dan juga masyarakat (toh). 

Proses makan bersama ini juga menjadi lambang bahwa pengikatan diri terhadap ketetapan hukum adat, terutama bagi pelaku untuk kembali mengikatkan dirinya kepada hukum adat yang telah dilanggarnya sehingga di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran. Proses ini juga akan membersihkan diri pelaku atas akibat (kesialan) dan kesalahan yang telah dilakukannya saat melanggar hukum adat serta memperbaiki hubungannya dengan masyarakat pasca pelanngarannya.

Sumber : Ranny Unbanunaek. Penerapan Hukum Adat Lilifuk terhadap Perusakan Lingkungan Pesisir Teluk Kupang

Semoga Bermanfaat...

Tuesday, November 13, 2018

Nilai - Nilai yang terkandung Pada Hukum Adat Lilifuk

Ada 7 (tujuh) nilai dalam hukum adat lilifuk, di antaranya:
Keindahan Pantai
1. Nilai Religius
Masyarakat Kuanheun percaya akan adanya kekuatan yang menguasai laut yang disebut dengan Raja Laut (Uis Tasi). Hal ini dapat ditemukan dalam mitos-mitos yang dipercayai, yakni apabila seseorang melakukan pelanggaran hukum adat lilifuk (atolan alat lilifuk), seperti menangkap ikan sebelum waktunya, maka orang tersebut dipercaya akan mendapat sial. Hal ini dikarenakan ada keyakinan bahwa lilifuk dijaga oleh sesuatu yang memiliki kekuatan gaib (supernatural power). 

2. Nilai Ekologi
Hukum adat lilifuk mengatur bahwa dalam melakukan penangkapan ikan di lilifuk, setiap orang wajib menggunakan alat tangkap yang tidak merusak lilifuk yang dalam ungkapan adatnya: “het ika at paek at pake bale le kana leu tasi” artinya menangkap ikan menggunakan alat yang tidak merusak laut.

Norma-norma dalam hukum adat lilifuk (atolan alat lilifuk)  bertujuan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya laut agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari ancaman perusakan, pemusnahan, dan pencemaran dari berbagai kegiatan atau perilaku manusia yang mengabaikan kelestarian sumber daya pesisir. Hukum adat lilifuk (atolan alat lilifuk) ditujukan untuk menjaga lingkungan pesisir mereka. 

3. Nilai Komunal
Sebagai tuan tanah (pah tuaf) dari lilifuk, tidak membuat Suku Baineo memiliki lilifuk secara mutlak. Suku Baineo berkuasa terhadap pengelolaan lilifuk, namun hasil dan manfaat dari lilifuk tetap menjadi milik dari setiap warga Desa Kuanheun.

Sekalipun Suku Baineo memiliki hubungan yang kuat dengan lilifuk sebagai pemilik tanah namun hal tersebut tidak melemahkan nilai kepemilikan bersama atas manfaat lilifuk. selain itu, dalam menyelesaikan setiap pelanggaran lilifuk pun harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan berbagai pihak dan masyarakat.

4. Nilai Relasi Sosial
Hukum adat lilifuk (atolan alat lilifuk) memberikan gambaran mengenai bagaimana manusia seharusnya membangun relasi sosial yang baik, harmonis, seimbang, serasi dan selaras baik antara manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungannya.

Hukum ini berusaha untuk menciptakan jalinan hubungan yang baik antar masyarakat melaluipemberian undangan untuk panen dan musyawarah yang dilakukan dalam menyelesaikan segala permasalahan. Tidak hanya relasi antar manusia, hukum adat lilifuk (atolan alat lilifuk) juga berupaya untuk menciptakan relasi yang baik antar manusia dengan lingkungan dengan cara menjaga dan berusaha melestarikannya. Ada kesadaran bahwa lingkungan sebagai bagian dari hidup mereka yang bersama-sama memiliki keterikatan satu sama lain yang harus selalu dipertahankan.

5. Nilai Solidaritas dan Tanggungjawab
Upaya konservasi yang dilakukan melalui hukum adat lilifuk menunjukan adanya rasa tanggung jawab dan solidaritas dari masyarakat Kuanheun terhadap keberlangsungan hidup biota laut serta kelestarian lingkungan. Masyarakat merasa bertanggungjawab untuk menjasa kelangsungan hidup biota laut dengan menjaganya agar tidak punah dan terancam hidupnya oleh tindakan serakah manusia.

Melalui upaya penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan lilifuk, masyarakat telah memberikan perhatian terhadap kehidupan laut dengan berusaha membangun lingkungan yang baik bagi perkembangbiakan biota laut agar dapat terus lestari. Masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

6. Nilai Kepemimpinan Sosial
Pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan pemimpin adat terdapat dalam hukum adat lilifuk. Pemimpin adat, seperti lembaga adat (amnais alat), kepala desa (temukung), tuan tanah (pah tuaf), dan amnasit memiliki peran sentral dalam penyelesaian masalah dan ritual-ritual adat. Masyarakat menaruh ketaatan terhadap keputusan yang dibuat oleh pemimpin adat.
Setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin akan diikuti oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar. Peran dan tugas yang dilakukan oleh pemimpin mereka telah membangun rasa kepemimpinan di dalam masyarakat. Nilai kepemimpinan ini juga terlihat dari sikap masyarakat yang jika ingin melakukan sesuatu di wilayah tuan tanah, maka akan meminta izin kepada tuan tanah sebagai pemimpin mereka dalam ungkapan (“a etun auf tuaf” artinya “kasih tahu tuan tanah”)

7. Nilai Pendidikan
Hukum adat lilifuk (atolan alat lilifuk) menjadi sarana pembelajaran banyak hal, baik mengenai ekologi, komunal (kebersamaan), solidaritas dan tanggung jawab, relasi sosial maupun mengenai kepemimpinan sosial.

Hukum adat lilifuk (atolan alat lilifuk) mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana seharusnya manusia menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama dan lingkungan.

Sumber : Ranny Unbanunaek. Penerapan Hukum Adat Lilifuk terhadap Perusakan Lingkungan Pesisir Teluk Kupang

Semoga Bermanfaat...

Thursday, November 8, 2018

Hukum adat Lilifuk di Nusa Tenggara Timur

Wilayah pesisir Teluk Kupang mengalami peningkatan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun masyarakat sekitar. Banyaknya aktivitas pembangunan ini memberikan efek buruk bagi lingkungan pesisir karena pembangunan yang dilakukan masih di dominasi oleh kepentingan ekonomi dengan mengesampingkan keberlanjutan lingkungan pesisir dan sumber daya alamnya. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir saja wilayah ini telah mengalami perubahan yang signifikan dengan didirikannya bangunan-bangunan perhotelan dan industri, baik itu pertokoan maupun restaurant. Bangunan-bangunan tersebut didirikan tepat di wilayah pesisir sehingga menyebabkan reklamasi pantai. Selain itu aktivitas dari masyarakat sekitar wilayah pesisir juga memberikan sumbangan besar terhadap kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Salah satu aktivitas tersebut adalah aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
Laut dan pesisir tejaga kelestarianya dengan diterapkannya hukum adat lilifuk
Pengelolaan wilayah pesisir membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah maupun pihak swasta termasuk masyarakat, terkhusus masyarakat pesisir memiliki peran yang besar sebagai pihak yang paling dekat dengan wilayah pesisir itu sendiri. Masyarakat pesisir dapat memberikan dukungan nyata terhadap pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Masyarakat di wilayah pesisir Teluk Kupang memiliki hukum adat yang dapat mendukung keberlangsungan dari sumber daya alam di wilayah pesisir yakni hukum adat lilifuk (atolan alat lilifuk) yang berlaku di wilayah pesisir Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Perairan laut Desa Kuanheun yang juga merupakan bagian dari Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu.

Hukum adat lilifuk adalah suatu budaya penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir dan juga keberlangsungan biota yang ada.

Ketetapan Pada Hukum Adat Lilifuk
Kata lilifuk berasal dari Bahasa Dawan (Bahasa Suku Timor), yaitu kata “nifu” yang artinya kolam. Dinamai demikian karena sesungguhnya lilifuk merupakan suatu cekungan di permukaan dasar perairan pantai yang digenangi air pada saat surut tertinggi. Daerah cekungan ini akan menyerupai kolam yang besar dengan kedalaman maksimum 5 (lima) meter dan luasnya mencapai ± 20.000 (dua puluh ribu) m2. Ketika air laut surut, lilifuk akan dipenuhi dengan berbagai biota laut yang terjebak di dalamnya, seperti: ikan lada dan ikan dusung sertai ditumbuhi beberapa jenis tanaman rumput laut. Ketetapan mengenai pengelolaan lilifuk dibuat oleh Suku Baineo sebagai tuan tanah (pah tuaf) atau pemilik dari lilifuk. Adapun hal-hal yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
  1. Panen lilifuk dilakukan setahun sekali pada bulan Desember yang dikenal dengan istilah “tut nifu”.
  2. Ketika akan melakukan panen, diwajibkan untuk mengundang seluruh masyarakat desa dan desa-desa tetangga.
  3. Setiap orang dilarang untuk memasuki atau mengambil biota laut di wilayah lilifuk di luar dari waktu panen yang ditetapkan.
  4. Pada saat panen, setiap orang wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak merusak lilifuk.
  5. Setiap orang yang mengikuti panen diwajibkan untuk memberikan upeti kepada Suku Baineo berupa beberapa ekor ikan dari hasil tangkapannya. Pemberian upeti ini dikenal dengan istilah “tanaib ika” yang artinya ”memotong hasil ikan”.
  6. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan Suku Baineo dikenakan sanksi adat, yakni denda (opat) berupa seekor babi (fafi).

Eksistensi Hukum Adat Lilifuk dalam Menyelesaikan Masalah Perusakan Lingkungan Pesisir Teluk Kupang
Hukum adat lilifuk (atolan alat lilifuk) mengenal beberapa larangan sebagai berikut:
  1. Dilarang mengunakan alat tangkap yang merusak lilifuk (kais taleu talas);
  2. Dilarang melakukan penangkapan ikan di lilifuk jika bukan waktunya (at panen an mui oras);
  3. Dilarang mengambil penyu (kaisat het hek ke);
  4. Dilarang mengambil pasir dan batu laut (kais taitis snaen);
  5. Dilarang mencemari laut (kais taleu tasi);
  6. Dilarang merusak tempat pengeringan garam (kais taleu atoni in masi).
Nilai - Nilai Dalam Hukum Adat Lilifuk, selengkapnya silahkan baca pada artikel disini

Tahapan Penyelesaian Masalah Atau Perkara Adat, selengkapnya silahkan baca pada artikel disini


Sumber : Ranny Unbanunaek. Penerapan Hukum Adat Lilifuk terhadap Perusakan Lingkungan
Pesisir Teluk Kupang.

Semoga Bermanfaat...

Wednesday, November 7, 2018

Hukum Adat Laot Aceh Bagian 2

Keputusan musyawarah panglima laot tentang hukum adta laot merupakan ketetapn dari hukum yang sudah ada sebelumnya dari masing-masing wilayah adat dalam provinsi Aceh dengan demikian seluruh panglima laot se-Aceh dapat mengumumunkan kepada seluruh nelayan yang ada didaerahnya masing-masing.

Hukum adat laut di Aceh merupakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan diwilayah masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut didaerah melakukan usaha penangkapan ikan pada wilayah hukum adat tersebut harus tunduk pada hukum adat yang berlaku didaerah itu (hak ulayat laut).

Panglima laot merupakan lembaga adat yang keduduknanya berfungsi sebagai ketua adat bagi kehiduoan masyarakat nelayan: (a) resolusi konflik; (b) advokasi nelayan; (c) koordinasi dengan berbagai pihak, pemerintahan, dan nonpemerintahan, demi kesejahteran masyarakat nelayan pantai.

Di wilayah perairan laot Aceh terdapat sejumlah aturan penankapan ikan dan bagi hasil ikan. Aturan tersebut tetap merupakan hukum aat bag nelayan yang melakukan penangkapan didaerah itu.

Diwilayah Aceh juga dikenal beberapa hari pantang melaut, yakni sebagai berikut:
  1. Kenduri adat laot dilaksanakan selambat-lambatnya 3 tahun sekali atau tergantung kesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat, dinyatakan 3 hari pantang melaut pada acera kenduri tersebut dihitung sejak keluar matahari pada hari kenduri hingga tenggelam matahari pada hari ketiga.
  2. Hari jum’at dilarang melaut selama satu hari, terhitung dari terbenamnya matahari hari kamis samapai dengan terbenamnya matahari pada hari jum’at.
  3. Hari raya idul fitri, dilatng melaut selama 4 hari terhitung sejak tebenamnya matahari pada satu hari sebelum hari raya sampai dengan terbenamnya matahari pada hari kedua hari raya.
  4. Hari raya idul Adha dilarang melaut selama 4 hari, terhitung mulai terbenamnya matahari pada satu hari sebelum hari raya sampai dengan terbenamnya matahari hari ketiga hari raya.
  5. Hari kemerdekaan 17 agustus dilarang melaut selama satu hari terhitung mulai tenggelamnya matahari pada tanggal 16 agustus sampai dengan terbenamnya matahari pada 17 agustus.
  6. Terakhir pantang melaot ditambah satu hari lagi pada tanggal 26 desember sebagai usaha untuk selalu mengingat musibah terbesar sepanjang abad, gempa yang disusul gelombang tsunami di Aceh yang terjadi pada Ahad, 26 desember 2004. Pantang laot 26 desember ini, diputuskan setelah musyawarah panglima laot se-Aceh pada 9-12 desember 2005 di Banda Aceh.

Ada empat aspek adat laot yang sekarng berlangsung, yakni pertama, adat sosial. Adat sosial dalam operasional dan kehidupan nelayan diantaranya:
  1. Pada saat terjadi kerusakan kapal/perahu atau alat alat tangkap lainnya dilaut mereka memberikan suatu tanda yaitu menaikkan bendera tanda meminta bantuan (SOS), bagi perahu yang melihat aba-aba terseburt langsunf datang mendekati dan memberi bantuan. (b) jika terjadi musibah nelayan tenngelam dilaut, seluruh perahu mencari mayat dilaut, perhai tersebut berkewajiban mengambil dan membawa mayat tersebut kedaratan.
  2. Kedua, adat pemeliharaan lingkungan yang mencakup: (a) dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan, pengambilan terumbu karang dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkungan hidup ikan dan biota lainnya, (b) dilarang menebang-merusak poho-pohon kayu dipesisir panatai laut seperti pohon arun/cemara,, pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya yang hidup di pantai, (c) dilarang menangkap ikan/biota laut lainnya yang dilindungi (lumba-lumba, penyu dan lain sebagainya)
  3. Ketiga adat kenduri laut. Adat kenduri laut dimasing-masing lhok dan kabupaten/kota dalam provinsi Aceh mempunyai ciri sendiri dan bervariasi satu dengan lainnya, menurut keadaan masing-masing daerah, dan tetap mempertahankan nilai-nilai islami.
  4. Keempat adat barang hanyut. Setiap barang (perahu, perahu panglong dll) yang hanyut dilaut dan ditemukan oleh seorang nelayan, harus diserahkan kepada panglima laot setempat untuk pengurusan selanjutnya.

Untuk keberlangsugan adat tersebut juga ada sanksi hukumnya. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan akan dikenakan tindakan hukum, berupa: (a) seluruh hasil tnagkapannya disita, (b) dilarang melaut minimun selam 3 hari dan selama-lamanya 7 hari.

Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap tindakan hukum yang telah ditetapkan, maka lembaga hukom adat laot akan mengambil tindakan administratif melalui pejabat yang berwenang setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan staf lembaga hukum adat laot.

Diseluruh Aceh tercata ada 146 lhok yang masing-masing dipimpin panglima laot lhok. Seiring dengan kebutuhan masing-masing dan makin luasnya jangkauan wilayah, para panglima laot kemudian membentuk organisasi ditingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

Pembentukan panglima laot diwilayah provinsi, pernah mendapat kritikan dari beberapa kalangan pemerhati adat. Kritikan bahkan protes ini lahir karena dalam sejarahnya panglima laot ini hanya ada di Lhok. Masalahnya, bagaimana dengan kepentingan yang lintas lhok atau lintas kabupaten dan kota. Ketika masalah ditangkapnya banyak nelayan Aceh diluar negeru, tentu peran ini tak bisa dilaksanakan oleh panglima laot lhok. Yang lebih penting lagi, lembaga ini diputuskan oleh panglima laot dan para pelaku dan pemerhati adat, bukan sebagai top down tapi buttom up

Dalam satu wilayah lhok, dimana nelayan berpangkalan dan masyarakat nelayan berdomisili, dipimpin oleh seorang panglima laot. Wilayah lhok yang dimaksud adalah suatu wilayah pesisir pantai atau nelayan dimana nelayan berdomisili dan melakukan penangkapan ikan. Wilayah tersebut dapat berorientasi untuk satu gampong pantai, beberapa gampong (satu kemukiman), kecamatan, atau satu kepulauan seperti halnya pulo Aceh.

Sumber Hukum Adat Laot Aceh

Semoga Bermanfaat...

Tuesday, November 6, 2018

Hukum Adat Laot Aceh Bagian 1

Dalam masyarakat Aceh, terdapat pengelompokan penting dalam pembagian dan pengaturan kekuasaan adat yang jelas pada suatu wilayah.

Pertama : Panglima Laot. Lembaga hukum adat laot/panglima laot merupakan suatu lembaga yang memimpin adat dan kebiasaan yang berlak dibidang penangkapan ikan dilaut, termasuk dalam hal mengatur tempat (areal) penangkapan, penambatan perahu dan penyelesain sengketa bagi hasil. Pada dasarnya panglima laot merupakan tugas pokok dalam menjaga persatuan dan kesatuan kaum nelayan, dan tugas ini tidaklah mudah mengingat perilaku nelayan kadang kala menyerupai ganasnya laut (dalam penelitian hakim disebutkan nelayan sedikit tempramen. Hakim Nya’pha (1980) memberi catatan bahwa panglima laot harus mampu dan arif dalam bertindak.

Lembaga ini juga bertugas menegakkan aturan adat dan memberi sanksi berupa denda dan melaksanakan kenduri bagi nelayan diwilayahnya yang melanggar aturan berupa serangan-serangan karena suatu hal. Disamping itu panglima laut juga mempunyai kewenangan dibidang adat kelautan dalam hal mengurus dan mengatur batas wilayah lautan yang dapat untuk dilayari dan dapat dipunguti hasil.

Kedua, Keujreun Blang. Keujreun blang berkaitan dengan kegiatan bersawah, figur  yang menjadi keujreun blang pun biasanya berasal dari petani yang tekun dan disiplin. Biasanya untuk dapat menduduki jabatan fungsionaris lembaga keujreun blang harus memenuhi syarat-syarat, selain hasil pemilihan dan persetujuan pejabat setempat, yakni (1) berpengalam dalam bidang kemasyarakatan, (2) menguasai hukum pertanian, (3) memahami keuneunong. Disamping itu keujreun blang dalam hal lain bersama para pimpinan adat lainnya berwenang mengadili dan memberi sanksi pada pelanggaran hukum adat dibidang pertanian, baik itu pada prosesi pelaksanaan itu sendiri, maupun dalam hal-hal lain yang berkaitan lansung dengan pelaksanaan adat istiadat pertanian.

Ketiga Lembaga Petuah Seneubok, yang merupakan salah satu lembaga yang memimpin dan mengatur tentang pembukaan lahan (hutan) untuk pertanian dan perkebunan. Lembaga ini berwenang dalam mengatur dan mengatur proses pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat adat sehingga setiap masyarkat akan memperoleh hak yang sam dalam pembukaan hutan. Lembaga ini menjadi lambaga yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat adat yang ingin membuka ladang untuk pertanian karena lembaga ini dapat memberi sanksi bagi yang melanggarnya.

Bidang perburuan pun sebagai bagian dari keberadaan hutan, para pemburu harus mematuhi adat gle yang diatur lembaga seunebok. Dalam adat Aceh, lembaga seunebok mengatur masalah perburuan untuk kelestarian alam dan lingkungan hutan, baik dengan memilih hewan (berdasarkan jenis dan usia) yang boleh diburu, maupun dalam hal perilaku pemburu yang tidak boleh seenaknya membakar hutan dikala memburu, karena dapat merusak hutan (alam) dan merugikan.

Seperti halnya dalam proses turun kesawah, kenduri juga dikenal dalam lembaga seunebok ini, biasanya dilakukan sebelum atau sesudah membuka lahan kawasan seunebok dan sehabis panen. Pada waktu-waktu tertentu juga diadakan pada saat tanaman mulai berbungan dengan makna religius yang sangat dalam.

Melihat adat laot Aceh, kita kemudian perlu melihat pasal 7 UU Nomor 44 tahun 1999, yang menyebutkan bahwa daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga-lambaga adat dan mengakui lembaga-lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing diprovinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman, dan kelurahan/desa atau gampong.

Diperjelas lagi dengan pasal 1 ayat (5) perda nomor 7 tahun 200, menegaskan: “lembaga adat sesuatu organisasi kemasyarakatan adar yang dibentik oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Pemimpin hukum adat laut dalam masyarakat Aceh disebut panglima laot atau abu laot. Pengangkatannya dilakukan melalui suatu pemilihan dalam musyawarah. Jabatan ini bersifat profesional. Calon yang dipilih dari kalangan pawang laot, yang tentu sangat berpengalaman dalam bidang kelautan.

Utuk menjadi panglima laot harus mengerti masalah-masalah adat laot, cara menangkap ikan, arif dan bijaksana, serta berwibawa. Tugas dan tanggung jawab panglima laot menggambarkan bahwa cukup berat dan penuh resiko. Apalagi dalam melaksanakan tugas tersebut, harus berhadapan dengan para nelayan, para pawang, atau para mereka yang umumnya beremosial tinggi. Semetara, untuk melaksanakan itu, mereka mendapatkan imbalan yang tidak seberapa. Namun, suasana yang berwibawa membuat jabatan ini dihormati.

Dalam pengaturan hukum, pasal 1 ayat (14) perda nomor 7 tahun 2000 disebutkan: “lembaga panglima laut merupakan suatu lembaga yang berlaku dibidang penangkapan ikan dilaut, termasuk dalam hal mengatur tempat (areal) penangkapan, penambatan perahu dan penyelesain sengketa”
Sebagai lemabaga hukum adat, panglima laot yang dikenal turun temurun oleh rakyat Aceh, mempunyai peran yang sangat strategis dalam bidang kelautan. Masalah telah pula secara tegas diatur dalam UU nomor 22 tahun 1999, UU nomor 44 tahun 1999, UU nomor 18 Tahun 2001, dan perda nomor 7 tahun 2000.

Jadi secara eksplisit tak ada alasan adat laot di Aceh tidak bisa dilaksanakan, karena hal ini telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Satu hal lagi yang menjadi keunggulan hukum adat laot, dimana masyarakat patuh pada hukum adat laut, karena hukum tersebut mereka sepakati sendiri. Penyelesainnya pun dilakukan oleh lembaga sendiri secara musyawarah dan kekeluargaan.

Sumber : Hukum Adat Laot Aceh

Semoga Bermanfaat...